Untuk pertama kalinya Dewan HAM PBB bersidang di Geneva, Swiss, 19-31 Juni 2006. Banyak kalangan meyakini, pembentukan Dewan HAM adalah tonggak penting dalam membangun prospek yang lebih baik bagi penegakan HAM di dunia.
Itulah optimisme yang pernah mengemuka saat bangsa-bangsa di dunia membentuk organisasi internasional; Komisi HAM dan PBB. Namun, sejarah menunjukkan kenyataan berbeda. Idealisme manusia setiap masa diikuti kontradiksi tindakan pemenuhannya. Walhasil, piagam, deklarasi, dan traktat PBB menjadi kesepakatan yang diabaikan, seperti terlihat dalam penggalan sejarah dunia hingga pasca-Perang Dunia II dan perang dingin.
Optimisme terakhir yang perlu dicatat, keadaan tahun 1990-an yang dipandang sebagai the age of rights. Harapan dan optimisme masa itu menguat dengan bertambahnya instrumen HAM, terbentuknya pengadilan internasional Rwanda dan bekas Yugoslavia, ditangkapnya diktator Cile, Augusto Pinochet, dengan jurisdiksi universal, dan berlakunya International Criminal Court (ICC). Kini, zaman hak itu sedang bertarung dengan perubahan politik baru pasca-11 September 2001.
Sebagai bagian reformasi PBB, Dewan HAM dibentuk menggantikan Komisi HAM. Sebuah kelompok kerja membahas intensif bagaimana memperkuat efektivitas Komisi HAM (1998-2000). Hasilnya, sebuah laporan komprehensif tentang perbaikan Komisi HAM (2002). Secara khusus, Komisi HAM dinilai mengalami dua masalah. Pertama, defisit kredibilitas keanggotaan, politisasi, selektivitas, dan standar ganda. Kedua, efisiensi dan efektivitas penegakan fungsi-fungsi dan dalam merespons masalah HAM.
Pada 2006, tahun pembentukan Dewan Ham PBB, sejumlah negara yang menjadikan anggota Komisi HAM PBB mengusulkan agar lembaga ini tidak berada di bawah Dewan Ekonomi dan Sosial PBB. Mereka meminta agar komisi ini langsung berada di bawah Majelis Umum PBB. Dan tidak boleh dilupakan bahwa Amerika termasuk salah satu negara yang menentang pembentukan Dewan Hak Asasi Manusia. Karena sebelum dibentuk Dewan HAM dan masih bernama Komisi HAM PBB, lembaga ini hanya menjadi alat bagi kekuatan-kekuatan besar. Mereka menjadi Komisi HAM PBB sebagai tempat untuk membuat segala dokumen dan tuduhan atas negara-negara penentang Barat. Sejatinya, masalah ini yang menimbulkan protes negara-negara dunia yang akhirnya melemahkan posisi Komisi HAM PBB.
Dalam kondisi yang demikian, dibahas juga soal perubahan struktur lembaga pengawas hak asasi manusia PBB. Mayoritas negara-negara mendukung dibebaskannya lembaga baru ini dari kekuasaan kekuatan-kekuatan dunia. Namun Amerika dengan klaim-klaimnya soal dukungannya terhadap HAM justeru menjadi negara yang menolak pembentukan Dewan HAM PBB. Satu lagi dari pelanggar terbesar HAM di dunia, rezim Zionis Israel ikut bergabung dengan Amerika. Satu lagi negara yang tidak mendukung pembentukan Dewan HAM PBB adalah negara Kepulauan Marshall.
Hingga di masa pemerintahan George W. Bush, mantan Presiden Amerika, wakil-wakil negara ini tidak pernah mengikuti pertemuan-pertemuan Dewan HAM PBB. Amerika juga merupakan satu-satunya negara anggota Dewan Keamanan PBB yang tidak bersedia ikut mencalonkan negaranya di Dewan HAM PBB. Barack Obama, Presiden Amerika saat ini berusaha untuk memulihkan citra negaranya. Obama mengambil kebijakan terkait Dewan HAM PBB yang berbeda dari pendahulunya.
Menurut para politikus kubu Demokrat, penentangan Amerika atas Dewan HAM PBB dan juga pelanggaran berulang yang dilakukan negara ini atas hak asasi manusia telah merusak citra Amerika di tingkat internasional. Dewan HAM yang seyogianya menjadi alat penekan terhadap negara-negara penentang kebijakan Gedung Putih kini sudah tidak ampuh lagi. Oleh karenanya, pemerintahan Barack Obama terpaksa mengumumkan akan ikut dalam Sidang Dewan HAM PBB ke-16, sekalipun ada protes keras dari pihak Republik.
Tidak hanya menyatakan bahwa Obama siap hadir dalam sidang ini, Washington juga menyatakan persetujuannya untuk memberikan laporan terkait kinerja Amerika dalam melindungi hak asasi manusia yang bakal disampaikan oleh Dewan HAM PBB. Laporan ini telah dipersiapkan beberapa waktu lalu dan telah diserahkan kepada Dewan HAM PBB. Hasil-hasil dari pengkajian laporan ini bakal dipublikasikan beberapa bulan ke depan.
Sekalipun partisipasi Amerika dalam sidang ke-16 Dewan HAM PBB di Jenewa ini dapat dinilai sebagai langkah maju, tapi selama dua tahun lalu, belum ada perubahan signifikan dalam perilaku para pejabat Amerika. Pelanggaran hak asasi masih terlihat menjadi hal yang jamak terjadi di negara ini. Terlebih lagi ketika Barack Obama yang melenggang ke Gedung Putih dengan slogan "perubahan", namun selama dua tahun berkuasa, belum ada tanda-tanda adanya perubahan itu. Jadi pada hakikatnya, selama dua tahun berkuasa, apa yang dilakukan oleh Barack Obama tidak lebih dari melanjutkan kebijakan pemerintahan sebelumnya.
Sebagai contoh, bertentangan dengan perintah tertulis Barack Obama terkait penutupan penjara Guantanamo, ternyata penjara ini masih melakukan aktivitasnya. Padahal rencananya pada bulan Januari tahun 2010, penjara ini sudah harus ditutup. Namun setahun telah berlalu dari waktu yang ditentukan, hingga saat ini belum ada kepastian untuk melaksanakan perintah ini. Pengadilan terhadap warga sipil yang tertuduh melakukan aksi teroris ternyata masih juga dilakukan oleh pengadilan militer Amerika. Selain itu, penyiksaan yang dilakukan oleh para penyidik Amerika ternyata belum dilarang, bahkan dianggap resmi.
Padahal, menurut undang-undang pengadilan Amerika, pengadilan terhadap warga sipil di pengadilan militer adalah ilegal. Sekalipun demikian, di masa kepresidenan George W. Bush, telah diberlakukan sejumlah aturan yang membolehkan orang-orang yang diduga ikut dalam aksi teroris untuk diadili di pengadilan militer. Aturan ini ternyata juga diberlakukan di masa pemerintahan Barack Obama, kecuali sempat dibekukan beberapa bulan.
Mencermati rapor jelek pemerintah Amerika, kehadiran Hillary Clinton, Menteri Luar Negeri Amerika di sidang ke-16 Dewan HAM PBB tidak mampu memperbaiki citra dan perilaku Amerika. Para pejabat Amerika sendiri berusaha menggambarkan negaranya sebagai pembela hak asasi manusia guna meningkatkan tekanan politik dan propagandanya terhadap negara-negara lain. Sementara pada saat yang sama, Amerika sendirilah yang menistakan hak asasi manusia. Seberapa besar usaha Amerika menutup-nutupi kemunafikannya terkait isu HAM, tapi di masa depan pada akhirnya kontradiksi ini bakal terkuak juga.(irib.ir)
