Campur tangan pasukan keamanan rezim Arab Saudi terhadap krisis Bahrain semakin parah. Meski dikritik banyak pihak, namun sepertinya Arab Saudi tetap bergeming dan melanjutkan intervensi militernya ke Manama. sepertinya AS lebih memilih bungkam. Malah pemerintahan Barack Obama tetap mendukung kekuasaan Sheikh Hamad bin Isa al-Khalifa
Di saat rakyat Bahrain melanjutkan aksi unjuk rasa menentang rezim al-Khalifa, Arab Saudi mengirim bantuan militer ke negara tetangganya itu. Dilaporkan, tank-tank Saudi bergerak melintasi perbatasan kedua negara Arab ini. Koran al-Masry al-Youm melaporkan Riyadh mengirimkan 30 tank ke Bahrain untuk mendukung pemerintahan al-Khalifa dan memberangus suara protes rakyat Bahrain yang semakin meningkat.
Para saksi mata mengatakan 15 kendaraan pengangkut tank yang masing-masing membawa dua tank bergerak menuju Bahrain. Menyusul berlanjutnya protes anti-rezim monarki Bahrain, pengiriman mesin-mesin perang dari Arab Saudi ke Bahrain pun meningkat melalui jalur lintasan sepanjang 25 km yang menghubungkan perbatasan kedua negara.
Riyadh mengirimkan kendaraan militer lapis baja untuk menyelamatkan singgasana Raja Bahrain, Syeikh Hamad bin Isa al-Khalifa berdasarkan kesepakatan yang ditandatangani antara Bahrain dan Arab Saudi. Sementara itu, protes rakyat menentang rezim di Bahrain tidak menunjukkan tanda-tanda penurunan setelah hampir dua minggu berlalu. Para demonstran menuntut pengunduran diri rezim, reformasi konstitusional dan tahta raja.
Sebelumnya, rakyat memblokir jalan-jalan menuju parlemen yang menyebabkan gagalnya pelaksanaan sidang parlemen hari itu. Majelis Tinggi yang dianggotai oleh 40 pejabat yang langsung ditunjuk oleh raja, berencana menggelar sidang darurat hari itu. Namun sidang tersebut terpaksa dibatalkan karena aksi para demonstran.
Para pemrotes menuntut pembebasan tahanan politik dan aktivis sosial, penghapusan diskriminasi, kebebasan sipil dan kesetaraan bagi seluruh warga Bahrain baik Sunni maupun Syiah. Para demonstran menyatakan akan tetap melanjutkan aksi protesnya untuk menggulingkan rezim al-Khalifa selama haknya tidak dipenuhi. Parpol Bahrain juga menyatakan tidak akan menghentikan protesnya di negara seluas 750 kilometer persegi itu.
Sheikh Hassan Isa, anggota Fraksi Wafaq menyatakan segala cara yang dilakukan rezim untuk memberangus suara rakyat tidak akan membuahkan hasil apapun dan sia-sia belaka. Karena revolusi rakyat terus berlanjut dan tidak bisa dihentikan oleh tekanan penguasa. Rakyat dan berbagai partai politik Bahrain mengecam intervensi Arab Saudi atas negara ini dan menilainya justru akan semakin memperkeruh keadaan. Sejatinya, alih-alih meminta bantuan Riyadh, Raja Khalifa seharusnya mendengarkan tuntutan rakyat dengan melakukan reformasi di negara monarki konstitusional itu.
Intervensi militer Arab Saudi ke Bahrain membuat para pemimpin dan tokoh terkemuka Manama sangat khawatir. Mereka bahkan meminta organisasi internasional termasuk Persertikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengutuk aksi Riyadh dan segera turun tangan. Para pemimpin revolusi rakyat Bahrain dalam pesannya kepada Sekjen PBB, Ban Ki-moon meminta bantuan secepatnya kepada rakyat Bahrain akibat ancaman militer asing. Aqil al-Musawi, jubir aliansi ulama 14 Februari Bahrain memperingatkan negara Arab soal pengiriman pasukan ke negara ini. Ia mengatakan,"intervensi asing dan dukungannya terhadap rezim al-Khalifa tidak akan melunturkan tekad kuat rakyat."
Abdul Jalil Khalil Ibrahim, ketua Fraksi Partai al-Wefaq di parlemen menandaskan, kehadiran pasukan PGCC di Bahrain tidak dapat diterima. Hasan Mushaima, sekjen Partai al-Haq menegaskan,"langkah Arab Saudi mengirim pasukannya ke Bahrain untuk menumpas demonstrasi rakyat merupakan intervensi nyata dalam urusan internal Manama dan pelanggaran terhadap kedaulatan sebuah negara." Ia juga memperingatkan aksi bungkam negara lain atas langkah Arab Saudi dan meminta organisasi internasional serta PBB mengutuk intervensi Riyadh. Khalil Marzuq, wakil satu ketua parlemen Bahrain dalam komentarnya mengatakan, sikap rezim Bahrain mengundang pasukan PGCC untuk menyelesaikan krisis di negara ini menunjukkan legalitas penguasa telah sirna.
Marzuq menyikapi dalih pemimpin Arab Saudi, Uni Emirat Arab dan Qatar soal pengiriman pasukan ke Bahrain yang katanya sesuai dengan koridor perjanjian pertahanan di PGCC. Ia mengatakan, berdasarkan kesepakatan bersama anggota PGCC, pasukan multinasional di organisasi ini hanya dikerahkan jika negara anggota mengalami ancaman dari sesama anggota, atau negara lain. Haytham Manna, anggota komisi HAM Arab juga menyebut intervensi asing di Bahrain tidak dapat diterima. "Opsi militer yang ditempuh rezim Bahrain untuk menyelesaikan krisis sama halnya dengan aksi bunuh diri rezim ini sendiri dan menghapus legalitas yang dimilikinya," tambahnya.
Di tingkat internasional, Sekjen PBB, Ban Ki-moon sangat mengkhawatirkan pengiriman pasukan Arab Saudi dan Emirat ke Bahrain. Dalam statemennya ia menandaskan kekhawatiran dan kemarahannya atas aksi Riyadh dan Abu Dhabi. Menurutnya, PBB akan tetap melanjutkan interaksinya dengan pemerintah dan kelompok anti pemerintah Bahrain. Tak lupa, Ban Ki-moon meminta negara tetangga Bahrain dan masyarakat internasional mendukung proses perundingan dan reformasi sejati di Manama.
Republik Islam Iran termasuk negara pertama di kawasan yang mereaksi pengiriman pasukan Arab Saudi, Emirat dan Qatar ke Bahrain. Presiden Republik Islam Iran, Mahmoud Ahmadinejad dalam hal ini kepada wartawan menandaskan, kini harus disadari bahwa artileri dan tank bukan opsi terbaik menghadapi tuntutan rakyat. Ia menegaskan bahwa rakyat adalah pemilik sejati sebuah negara. Pengalaman menunjukkan bahwa kekerasan dalam menghadapi tuntutan rakyat tidak pernah berhasil. Menurut Ahmadinejad, para pemimpin Arab hanya mampu melanggengkan kekuasaannya dengan menarik simpati rakyat. "Aksi kekerasan dalam menghadapi tuntutan rakyat dengan menggelar senjata berat termasuk tank dan kendaraan lapis baja adalah tindakan brutal serta tak manusiawi," ungkap Ahmadinejad.
Ahmadinejad menegaskan, patut disayangkan sejumlah negara kawasan mengirim pasukan ke Bahrain untuk menumpas revolusi rakyat dan ini merupakan tindakan tak manusiawi. Departemen Luar Negeri Iran juga memberikan reaksinya dengan memanggil kuasa usaha Bahrain dan dubes Arab Saudi serta menyampaikan protesnya atas aksi kekerasan terhadap rakyat Bahrain. Deplu Iran juga memanggil dubes Swiss dan pelindung kepentingan AS. Iran memprotes dukungan Washington terhadap langkah Arab Saudi terhadap Bahrain baru-baru ini.
Perdana Menteri Turki, Recep Tayyip Erdogan juga menyikapi keras pengiriman militer Arab Saudi ke Bahrain. Ia memperingatkan petinggi Riyadh soal dampak intervensi militer ke Manama. Menurutnya hingga saat ini bentrokan dan friksi antar muslim hanya menguntungkan pihak asing, namun selanjutnya kami tidak ingin menyaksikan lagi adanya friksi antar umat Islam dan terjadinya Karbala lain. Karena hal ini menurut Erdogan akan kembali melukai perasaan umat Islam.
Sementara itu, para petinggi Arab Saudi tidak mengindahkan reaksi yang bermunculan dan tetap mengirim pasukannya ke Bahrain sesuai dengan kebijakan jangka panjangnya. Pengiriman pasukan Arab Saudi ke Bahrain di satu sisi dimaksudkan untuk mengurangi kekhawatiran Amerika Serikat dan di sisi lain menenangkan rezim Riyadh soal ketakutannya atas kemenangan rakyat Bahrain. Jika perjuangan rakyat Bahrain berhasil maka AS akan kehilangan salah satu pangkalan militer terpentingnya di kawasan. Hal ini juga dapat diprediksikan sebagai babak awal berakhirnya hegemoni Amerika di Teluk Persia sebagai kekuatan arogan.
Hal inilah yang membuat AS bersikap berbeda dalam mereaksi revolusi rakyat Bahrain. Terkait Bahrain dan Libya, Washington menerapkan standar gandanya dan mengutuk diktator Muammar Gaddafi serta memintanya secepatnya meletakkan jabatan. Namun terhadap pemimpin Bahrain, Gedung Putih lebih memilih bungkam. Malah pemerintahan Barack Obama tetap mendukung kekuasaan Sheikh Hamad bin Isa al-Khalifa.(irib)
