Menteri Dalam Negeri Jalur Gaza mengumumkan pada Selasa waktu setempat (27/7) bahwa pemerintah Gaza akan mulai merekrut untuk dinas militer sukarela internal dalam beberapa bulan mendatang.
Fathi Hammad, berbicara dalam upacara peresmian kantor baru direktur jenderal untuk pelatihan polisi, mengatakan bahwa proses rekrutmen akan dilakukan oleh komite yang saat ini sudah berada pada tahap akhir persiapan.
Setelah sebuah penelitian tentang rekrutmen sukarela, juru bicara Kementerian Dalam Negeri Ihab Al Ghussein mengatakan bahwa komite akan menyerahkan serangkaian rekomendasi kepada menteri. Lalu, menteri akan membuat beberapa perubahan pada rekomendasi itu dan meneruskan arsip tersebut ke pemerintah untuk diratifikasi.
Surat kabar Gaza, Ar Risala, di edisi hari Selasa (27/7) mengutip sebuah sumber yang mengatakan bahwa rekrutmen sukarela akan segera menjadi persyaratan dinas wajib yang dilihat sebagai "tugas relijius" bagi kaum pria di Jalur Gaza.
Menanggapi laporan tersebut, Al Ghussein mengatakan kemungkinan pergeseran menjadi dinas wajib belum dibahas.
Sementara itu, Kementerian Transportasi pimpinan Hamas di Gaza mengatakan akan mulai mengijinkan para pedagang membeli truk kargo dari Israel.
Direktur Departemen Teknis Kendaraan kementerian, Hassan Ukasha, mengatakan bahwa keputusan itu datang setelah beberapa truk yang rusak dalam Operasi Cast Lead antara bulan Desember 2008 dan Januari 2009 belum diganti.
Ukasha mengatakan langkah itu akan menguji seberapa serius Israel dalam mengimplementasikan penghentian blokadenya menyusul peningkatan jumlah truk yang masuk Gaza dari 150 menjadi 250.
Kementerian mengeluarkan panduan standar minimum untuk truk kargo, yang harus mengangkut minimum 27 ton dan diproduksi tahun 1998 ke atas.
Israel mengumumkan pada pertengahan Juni akan menghentikan sementara blokadenya selama empat tahun terhadap Gaza dan mengijinkan masuknya barang-barang yang dulu dilarang. Selain itu, daftar barang-barang yang dilarang untuk impor juga dirilis, termasuk apa yang digambarkan Israel sebagai material "berfungsi ganda" yang sebagian besar untuk industri konstruksi.
Langkah Hamas untuk memperbesar kekuatan militernya akan menguatkan kendali kelompok tersebut atas Gaza dan memperdalam keretakan dengan rival mereka di Tepi Barat.
Saat ini, Hamas memiliki pasukan keamanan bayaran sebesar 18,000 orang.
Menteri Dalam Negeri Fathi Hammad mengajukan ide perluasan pasukan saat peresmian kantor baru kepolisian. Dia mengatakan bahwa kementerian terbuka mengenai ide rekrutmen sukarela dan kemudian akan wajib militer tanpa memberikan detail lebih lanjut.
Seorang pejabat keamanan di Gaza mengatakan bahwa sebuah wajib militer akan terlalu mahal karena besarnya jumlah potensi rekrutan. Separuh lebih dari 1.5 juta penduduk Gaza berusia di bawah 18 tahun.
Namun, bergabung dengan pasukan keamanan untuk periode terbatas, dengan gaji minimum dan atas dasar sukarela bisa menguntungkan beberapa pemuda Gaza, ujar pejabat tersebut.
Sekitar sepertiga dari angkatan kerja Gaza menjadi pengangguran. Sistem itu juga akan memberikan Hamas akses langsung ke segmen masyarakat yang lebih luas. (Suaramedia)
