Di tengah meningkatnya kekerasan terhadap para demonstran anti-pemerintah di Bahrain, keluarga Al Khalifa yang menjadi penguasa di negeri kerajaan tersebut ternyata tidak satu suara. Perpecahan di dalam keluarga kerajaan mulai muncul ke permukaan. Terutama dalam menyikapi unjuk rasa pendukung prodemokrasi atau anti pemerintah.
Sumber dekat keluarga kerajaan mengungkapkan kepada BBC bahwa Putra Mahkota Pangeran Salman bin Hamad bin Isa Al Khalifa, 41, tengah mencari jalan untuk mendekati para aktivis prodemokrasi dan mencari peluang untuk memulai dialog.
Sejauh ini koalisi kelompok agamais dan sekuler tetap menolak dialog apa pun dengan pemerintah sampai tuntutan utama mereka dipenuhi. Mereka menuntut kelompok mayoritas Syiah dilibatkan dalam mengelola pemerintahan. Mereka juga minta sistem pemerintahan diubah menjadi parlementer di negeri kepulauan tersebut.
Pangeran Salman menawarkan sistem parlementer yang menitikberatkan pengelolaan pemerintah pada kekuasaan legislatif. Pemerintahan itu akan mewakili tuntutan rakyat sekaligus mengakhiri sistem politik satu partai yang selalu menempatkan mayoritas Syiah sebagai minoritas dalam parlemen.
Orang-orang di pemerintahan pun memahami adanya perpecahan di kalangan keluarga Al Khalifa. Putra sulung Raja Bahrain Syekh Hamad bin Isa Al Khalifa, 61, tersebut mewakili simbol moderat karena keinginannya untuk berdialog dengan demonstran.
Sebaliknya, paman sang raja, Pangeran Khalifah bin Salman Al Khalifa, 75, yang menjadi perdana menteri Bahrain selama lebih dari 40 tahun (sejak 1971) itu berada dalam kelompok "konservatif".
Karena itu, Syekh Hamad terjebak di tengah dua kutub ekstrem di pemerintahannya (keluarganya) tersebut. Pada satu sisi, raja yang berkuasa sejak 14 Februari 2002 (menggantikan sang ayah, Syekh Isa bin Salman Al Khalifa, yang wafat) tersebut telah mengizinkan putranya memegang peran penting dalam menangani krisis politik di Bahrain. Namun, ketika tanda-tanda solusi hampir saja dicapai, kubu konservatif langsung mengintervensi.
Beban Syekh Hamad sebagai penguasa tertinggi makin bertambah dengan tekanan dari luar negeri. Salah satunya datang dari negara tetangganya, Arab Saudi. Dua pekan lalu, sumber dekat Menteri Dalam Negeri Arab Saudi Pangeran Nayef di Kota Riyadh menyatakan bahwa Istana Saud tidak akan dengan mudah membiarkan dinasti Al Khalifa jatuh.
Kerajaan Saudi khawatir, jika pemerintahan Al Khalifa menyerah kepada gerakan demokrasi, pemerintahan akan dipimpin oleh kelompok Syiah (mayoritas). Tekanan serupa bisa menjalar ke Istana Saud, Arab Saudi, diskriminasi terhadap warga Syiah terjadi di provinsi timur negara tersebut.
Demonstrasi warga Syiah sudah pecah di beberapa wilayah Saudi meski pemerintah setempat melarang. Kehadiran pasukan Saudi di Bahrain mengonfirmasi bahwa dinasti Al Khalifa telah gagal menangani krisis politik di negara tersebut. (jpnn)