Kalau sekedar berteriak mengajukan hak angket untuk century, kemudian teriak-teriak di gedung DPR, siarang langsung di TV disaksikan jutaan manusia dan akhirnya memberikan opsi tapi hasilnya nihil, itu namanya pembodohan rakyat. Sekilas hanya untuk penonjolan pribadi anggota dewan saja (numpang ngetop). Artinya DPR tidak mampu menunjukkan taringnya sebagai wakil rakyat yang dapat mengawasi gerak eksekutif. Para tokoh hak angket century tidak akan menjadi legenda pahlawan demokrasi, tetapi menjadi komedian yang tidak lucu sama sekali.
Lalu buat apa sibuk sekali membuat hak angket untuk mafia pajak? Gunanya apa? Bukankah sudah teruji bahwa hasil hak angket century hanya sebagai lipstik belaka. Dipastikan juga jika hak angket mafia pajak terwujud dan siaran langsung lagi di TV, rakyat hanya melihatnya sebagai dagela. Karena rakyat sudah dapat menakar kekuatan apa yang mampu di lakukan DPR. Paling-paling memarah-marahi eksekutif, bertengkar sesama dewan. Sementara substansi terkaburkan oleh kepentingan sempit partai
Entahlah, mungkin juga niat sekolompok anggota DPR melempar bola panas hak angket mafia pajak hanya dijadikan pintu masuk saja oleh partai tertentu untuk mendepak beberapa menteri yang berasal dari partai koalisi. Sebagai partai yang mencintai rakyat PKS sangat mudah tergosok untuk masuk pada skenario seperti ini. Sudah dapat dipastikan PKS akan seratus persen menyetujui hak angket mafia pajak walau mereka harus bertentangan dengan partai besar seperti demokrat, karena bagi PKS didepak dari posisi menteri jauh lebih terhormat dibandingkan dengan mendengar jeritan keadilan tanpa berbuat apa-apa.
Hal senada tentu dilakukan Golkar yang sangat mahir membaca peta politik partai yang masih bayi. Namun Golkar sangat jeli memahami gambar-gambar kartun yang sedang dimainkan dan mereka memiliki banyak opsi untuk melangkahkan kakinya masuk dalam poisisi pro dan kontra koalisi. Sebagai politisi handal dan mumpuni bagi Golkar posisi menteri tanpa kekuasaan dan dipasung oleh kekuatan dominan dianggap tidak strategis untuk juara di tahun 2014. Bagi Golkar posisi menjadi oposisi kini jauh lebih megunguntungkan karena menurut hitungan mereka saat ini kredibelitas pemerintah dalam menjalankan amanat masih belum teruji dan mereka mengerti benar bagaimana masuk di tengah kekisruhan tersebut.
Reshuffle kabinet hanya menggebu di tubuh partai demokrat saja. Pendekatan kekuasaan untuk mengeraskan partai demokrat menuju 2014 menjadi penting mereka lakukan di usia pemerintahan yang tingal 3.5 tahun lagi. Lalu, apa artinya anggota dewan yang konon katanya mewakili aspirasi rakyat? Kenapa terlalu sibuk mengurusi posisi menteri dibandingkan mengurusi rakyat dimana mereka digaji dari keringat rakyat? Untuk apa perbedaan yang kecil dibesar-besarkan sementara persoalan berat dan besar yang sedang dihadapi rakyat di kecil-kecilkan?
Reshuffle
Istilah reshuffle begitu keren dan menakutkan bagi mereka yang haus akan kekuasaan. Sedikit saja dianggap tidak sehaluan oleh kepentingan sempit partai, muncullah instrumen reshuffle untuk menyudutkan, merayu dan menekan partai lawan. Koalisi dimaknakan sebagai pelangggengan kepentingan partai yang berkoalisi tanpa membedakan apakah yang tengah mereka bahas menyangkut kepentingan rakyat atau tidak.
Tentu saja menyatukan kepentingan bersama antar koalisi mustahil akan terwujud karena mereka memiliki flatform dan agenda yang berbeda-beda. Mereka hanya satu pandangan saja yang sama, yaitu kepentingn sempit untuk bagaimana memenangkan Pemilu di tahun 2014 padahal ini baru tahun 2011. Kecurigaan antara partai berkoalisi tentu saja bermuara pada istilah ketidakcocokan dengan kebijakan pemerintah. Tekanan politik parta-partai berkoalisi terhadap satu paket kebijakan pemerintah yang dianggap tidak sesuai kepentingan partai lainnya, maka mereka akan diangap sebagai pembangkang koalisi dan harus diancam dengan reshuffle kabinet.
Arinya, koalisi itu hanya mereka maknakan sebagai jatah kursi pada kabinet saja bukan pada kemampuan tim untuk memecahkan persoalan bangsa dan negara dengan pengayaan wawasan yang bebas dari kepentingan partai politik. Dan jika ini terjadi adalah sulit untuk membedakan mana eksekutif mana legislatif alias demokrasi menjadi basa-basi saja
Sungguh kasihan rakyat yang kini sangat menderita karena harga pangan melambung tinggi, beras raskin harus bayar di depan, jaminan kesehatan tidak dapat dijangkau semua pasien miskin, TKI diperkosa dan terancam hukuman mati di negeri orang, transportasi yang membeludak sementera infrastruktur tidak mampu memobilisasi perkembangan bisnis, jumlah anak kurang gizi meningkat, uang untuk sekolah hampir tidak terjangkau, pertengkaran dan penodaan agama terbiarkan, aksi anarkis menjadi icon baru dan daerah otonom membentuk dinasti baru di daerah-daerah pemekaran dan beberapa provinsi gubernurnya sedang ditahan tetapi pelantikan essekon II jalan terus.
Hampir setiap saat media cetak dan elektronik lebih menyoroti adu mulut antara partai koalisi untuk mempertahankan dan atau merebut kekuasaan. Janji mereka untuk membawa rakyat ke arah yang sejahtera bertukar menjadi aksi mengejar target kursi di kabinet. Janji mereka untuk merubah orang lapar menjadi kenyang berubah menjadi aksi membuat kenyang partai dan individu. Janji mereka untuk memperhatikan setiap aspirasi rakyat berubah menjadi aksi memperhatikan gerak-gerik lawan politik yang mengancam partai mereka.
Adegan lucu ini tetap saja bermuara pada istilah reshuffle. Banyak yang takut akan reshuffle karena baginya kekuasan menjadi penting untuk menyelamatkan wajah partai di mata rakyat. Padahal wajah mereka sudah lama tercoreng oleh rakyat karena mereka dianggap tidak mampu menyahuti teriakan rakyat. Banyak yang khawatir akan reshuffle, karena bagi mereka reshuffle akan menjatuhkan marwah partai di depan rakyat dan marwah mantan menteri di depan partainya. Padahal rakyat sudah lama menjatuhkan marwah mereka karena mereka hanya sibuk membahas reshuffle yang hak penggantinya cuma dimiliki presiden.
Tetapi banyak pula yang tersenyum sombong atau tertawa terbahak-bahak atas kemampuan lobi partainya pada presiden untuk mengganti partai koalisi yang dianggap sebagai pembangkang. Padahal rakyat sedang menertawai mereka yang tertawa karena rakyat mengetahui pergantian itu tidak ada hubungannya dengan perut mereka yang lapar.
Hari-hari mereka sibuk mengotak-atik siapa yang akan didepak dan siapa yang akan dimasukkan sebagai pengganti. Hari-hari mereka terus coba mencari alasan yang dianggap ilmiah oleh rakyat atas pergantian itu, walalupunr rakyat sudah apatis untuk mencari tau mengapa mereka di gonta ganti. Rakyat juga muak dengan manuver dan retorika tidak cerdas yang dilaukan oleh oknum DPR yang haus akan kekuasaan
Kenapa tidak di-rushffle saja kemiskinan itu menjadi kenaikan pendapatan perkapita yang riil, adil dan bukan dihitung berdasarkan pertumbuhan. Kenapa tidak dicari saja dimana salahnya kebijakan itu sehingga rakyat lapar tidak menjadi bertambah banyak. Kenapa tidak digunakan saja seluruh panca indra itu untuk peka terhadap semua persoalan rakyat, lalu dilakukanlah reshuffle terhadap panca indra kita untuk lebih memihak pada kepentingan rakyat, bukan kepentingan partai yang justru dipilih oleh rakyat.
Tidaklah perlu me-reshuffle kabinet hanya karena pertentangan pandangan sesama koalisi yang jumlah anggota dewannya hanya 0.000001 dari jumlah rakyat Indonesia yang membutuhkan reshuffle terhadap perut-perut mereka yang sedang lapar. Bagaimana kalau anggota dewan yang tidak pro rakyat saja di-reshuffle, agar mereka menyadari bahwa mereka duduk karena rakyat membutuhkan keringat mereka untuk bekerja benar sesuai dengan nurani rakyat.
Tentu saja SBY ragu untuk me-reshuffle kabinet dari parati koalisi karena mungkin SBY lebih cerdas dari partai-partai itu untuk memandang persoalan yang sebenarnya. Jikapun reshuffle kabinet dilakukan dimana beberapa menteri dari parati berkoalisi terdepak dan diganti dengan wajah-wajah baru, dapat dipastikan persoalan tidak akan pernah selesai jika kekuasaan dan perebutan kursi kabinet oleh partai menjadi tujuan utama. Mungkin bagi SBY memperhatikan rakyat jauh lebih penting dibandingkan dengan pembisik dari Partainya yang sibuk menyuguhkan reshuffle.
Penutup
Saya kira me-reshuffle perut rakyat, kemiskinan rakyat dan jerit tangis rakyat menjadi keceriaan rakyat jauh lebih utama dibandingkan reshuffle kabinet yang disuguhkan oleh partai yang haus akan keuasaan. Koalisi hanya instrumen politik bukan instrumen kebijakan yang dapat mengubah arah kebijakan pembangunan yang pro rakyat. Silakan saja partai berkelahi, tidak sama pandangan atau saling mendepak tetapi jauh lebih utama jangan membohongi rakyat dengan istilah reshuffle.(waspadamedan.com)
(Dr Ir Satia Negara Lubis, MEc : Penulis adalah Dosen USU)
