Rencana UAE untuk mendirikan pulau buatan di wilayah sengketa Teluk mendapat berbagai tentangan keras dari Iran, seorang anggota parlemen senior Iran telah mengumumkan bahwa Parlemen (Majlis) bersiap-siap untuk menyelidiki rencana UEA untuk membangun pulau-pulau buatan manusia di Teluk yang menjadi rebutan.
"Kami perlu untuk menindaklanjuti kasus yang berkenaan dengan isu-isu hukum dan konvensi maritim," kata Ketua Komisi Majlis Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri Alaeddin Boroujerdi.
Majlis telah melakukan beberapa pertemuan atas kasus tersebut sejauh ini, IRNA mengutip parlemen Iran pada hari Rabu (9/3) waktu setempat
Minggu lalu, Juru Bicara Departemen Luar Negeri Iran Ramin Mehmanparast mengatakan, pembangunan pulau-pulau tersebut bisa saja memiliki konsekuensi keamanan serta ekologis untuk daerah tersebut.
Ia juga menyerukan kerjasama antara negara-negara Teluk dalam rangka untuk mencegah masalah keamanan atau ekologi.
Sementara Brigadir Jenderal Yahya Rahim-Safavi, penasehat militer senior Pemimpin Revolusi Iran, telah menjelaskan bahwa gerakan tersebut ilegal, mengatakan negara-negara pantai harus memberitahukan negara litoral lainnya dari keputusan untuk membangun pulau buatan dan mendapatkan persetujuan mereka sebelum mulai melakukannya.
Dia berargumen bahwa UEA berusaha untuk mengejar perluasan perairan teritorial secara ilegal dan untuk mendapatkan dukungan dari kekuatan ekstra-regional atas klaim mereka dengan membangun pulau-pulau tersebut.
"Setiap keputusan tentang membuat perubahan besar dalam bentuk pantai selatan dalam rangka mencapai tujuan politik, ekonomi dan keamanan dapat memiliki dampak negatif pada ekosistem dan isu-isu politik dan ekonomi," kata Safavi dalam sebuah ceramah di Konferensi Geopolitik Nasional Keempat yang diadakan di Tarbiat Modarres University di Teheran.
Di tempat lain dalam sambutannya, mantan kepala IRGC mengatakan wilayah Teluk akan menjadi tempat ketegangan politik besar dalam dekade-dekade berikutnya dan sumber ketegangan ini adalah kekuatan ekstra-regional yang berusaha untuk mencapai tujuan mereka di wilayah tersebut.
Persaingan antara Iran dan negara-negara Teluk lainnya dapat meningkatkan ketegangan tersebut, katanya.
Dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa rezim legal dari dasar laut di Teluk tidak sepenuhnya telah didirikan dan batas-batas antara Iran dan perairan Uni Emirat Arab di dekat tiga Kepulauan Iran Greater Tunb, Lesser Tunb dan Abu Musa tidak dengan jelas digambarkan.
Safavi mengatakan pembangunan pulau buatan di Teluk akan memperpanjang proses pembentukan rezim legal dari Teluk dan deliniasi batas yang tepat.
Pulau buatan itu juga akan membuat perselisihan saat ini antara Iran dan UEA lebih rumit dan dapat mengakibatkan memburuknya hubungan antara negara-negara regional, katanya.
Dia juga memperingatkan bahwa ketegangan regional bisa mengakibatkan kehadiran kekuatan ekstra-regional lagi di Teluk dan intervensi mereka dalam urusan negara-negara regional.
Menunjuk ke persoalan dari sudut pandang hukum, jenderal itu mengatakan sesuai dengan hukum internasional UEA tidak dapat memulai pembangunan pulau-pulau itu tanpa persetujuan negara-negara pesisir lain.
"Emirat secara efektif melanggar Konvensi PBB tentang Hukum Laut dengan mengambil tindakan disengaja dalam pembangunan pulau buatan dan tampaknya bahwa mereka berupaya untuk membuat klaim tidak berdasar mengenai kedaulatan atas beberapa pulau di Teluk setelah perluasan perairan teritorial mereka," katanya.
Dia mengatakan bahwa melalui pembangunan pulau-pulau ini jarak antara tanah teritorial UEA dan Abu Musa akan dikurangi menjadi kurang dari sepuluh kilometer dan pulau Iran akan ditempatkan di dalam perairan teritorial UEA, perubahan yang dapat mempengaruhi isu-isu politik dan keamanan di masa depan.
12 mil laut dari garis dasar laut teritorial suatu negara yang disebut wilayah perairan di mana negara pantai bebas untuk menetapkan hukum dan sumber daya yang digunakan.
Di masa depan, UEA dapat mengklaim bahwa batasnya telah berubah dalam rangka memperluas perairan teritorial mencapai jarak yang dekat dengan pulau Iran di Teluk dan mungkin mencoba dan mendapatkan dukungan negara-negara besar 'untuk mengklaim kedaulatan pulau-pulau tersebut', jenderal itu memprediksi.
Tentang dampak dari pulau-pulau buatan manusia pada keamanan daerah, dia mengatakan bahwa beberapa negara lain juga mungkin akan terdorong untuk membangun pulau buatan dan menggunakan sistem rudal dan radar dan peralatan militer pada pulau-pulau itu, dan rencana ini dapat mengganggu keseimbangan keamanan di wilayah tersebut.
Di tempat lain dalam sambutannya, Safavi berbicara tentang dampak lingkungan dari pulau-pulau buatan manusia pada kehidupan laut di Teluk.
Dia menjelaskan bahwa "Teluk Persia" adalah habitat alami bagi 500 jenis ikan dan beberapa spesies langka lain dari tanaman dan hewan dan pulau-pulau buatan itu akan menimbulkan ketidakseimbangan ekosistem daerah, membahayakan kehidupan laut, merusak terumbu karang, meningkatkan kekeruhan, dan mengganggu kehidupan satwa liar.
Sebagai kesimpulan, Safavi mengatakan bahwa pendekatan terbaik adalah bahwa Republik Iran berusaha untuk mencegah pembangunan pulau buatan itu melalui diplomasi, konsultasi dengan negara-negara Teluk, dan mengambil tindakan hukum di forum internasional.
suaramedia.com
