Pemerintah AS kembali menambah sanksi baru terhadap rezim Suriah dengan sasaran lembaga intelejen negara serta dua saudara Presiden Bashar al-Assad.
Sementara itu di Jenewa, kecaman terhadap Suriah juga datang dari Lembaga HAM PBB karena Damaskus dipandang menggunakan kekuatan mematikan untuk memdamkan aksi demonstrasi sepanjang enam minggu terakhir.
Komisi HAM PBB juga menyerukan agar PBB mengirim tim untuk menyelidiki peristiwa kekerasan itu.
Lebih dari 450 dilaporkan tewas akibat penggunaan kekerasan terhadap para pelaku demo sejak gelombang aksi protes meledak di Suriah 15 Maret lalu.
Namun menurut wartawan BBC di Washington, Kim Ghattas, sanksi tambahan dari AS ini tidak akan banyak dampaknya.
Suriah sudah masuk daftar negara penerima sanksi AS sebelumnya sementara para pejabat negara itu tidak punya aset di AS.
Meski saudara Presiden Assad dan sepupunya serta para pejabat intelejen Suriah disebut dalam daftar penerima sanksi itu, nama Presiden Bashar al Assad sendiri tidak masuk daftar.
Menurut para pejabat AS, target sanksi ini adalah mereka yang diduga memerintahkan dan menjalankan tindak kekerasan.
Saat ditanya apakah ini tidak berarti Presiden Bashar al Assad sendiri terlibat, otoritas AS tidak langsung menjawab. Namun menurut mereka AS bisa saja menambahkan nama dalam daftar itu jika aksi kekerasan terus berlanjut.
Gedung Putih kemudian mengeluarkan pernyataan yang menyerukan agar Presiden Assad mengubah haluan dan mengindahkan kehendak rakyat Suriah. (bbc)
