Rakyat Bahrain kembali menggelar aksi demonstrasi anti rezim Al-khilafah, hari ini (Jumat, 25/3). Aksi demo hari ini disebut sebagai "Hari Kemarahan."
Sebagaimana dilaporkan Kantor Beritar Reuters, berbagai kelompok dan aktivis di negara ini mengkoordinasi aksi demo hari Jumat dalam rangka menuntut pemerintah Bahrain supaya menerima tuntutan-tuntutan legal mereka. Menurut rencana, aksi demo akan digelar hari ini di seluruh penjuru Bahrain sebagai aksi protes atas rezim Bahrain yang tak menghiraukan tuntutan-tuntutan rakyat.
Sebelumnya , Kantor Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengecam kebijakan pemerintah Bahrain yang dinilai melanggar ketentuan internasional dengan menindak para aktivis dan staf medis. Juru bicara Kantor HAM PBB , Rupert Colville, mengatakan, "Ini sangat penting bahwa pihak berwenang Bahrain harus mematuhi standar internasional. Warga tidak boleh ditangkap secara sewenang-wenang, mereka tidak boleh ditahan tanpa bukti yang jelas atas kejahatan mereka."
Setelah rezim Bahrain tak mampu mengendalikan para pendemo, Manama meminta bantuan rezim-rezim Arab supaya mengerahkan pasukannya ke Bahrain. Arab Saudi, Qatar dan Uni Emirat Arab (UEA) akhirnya mengerahkan pasukan mereka mendampingi pasukan Bahrain untuk membantai para pendemo pro demokrasi.
Belum lama ini, Pemimpin Tertinggi Revolusi Islam Iran atau Rahbar, Ayatollah Al-Udzma Sayid Ali Khamenei mengatakan, "Tuntutan masyarakat Bahrain hanyalah menggelar pemilu yang setiap satu suara sama dengan satu orang. Apakah ini tuntutan yang berlebihan?!! "
Mengenai intervensi Arab Saudi dan mitra-mitranya, Rahbar mengatakan, "Intervensi militer Arab Saudi terhadap Bahrain adalah langkah keliru. Langkah ini menyebabkan Arab Saudi dibenci masyarakat dunia." Dikatakannya pula, "Jika AS dibenci masyarakat di kawasan, maka itu tidaklah terlalu penting karena jarak AS yang sangat jauh dengan kawasan. Akan tetapi jika Arab Saudi dibenci di masyarakat kawasan, maka itu adalah kerugian yang besar. Untuk itu, Arab Saudi telah melakukan kesalahan dan negara manapun yang melakukan langkah ini juga akan dihadapkan pada kekeliruan yang sama."(irib)