Saat Dunia Arab dilanda krisis aksi demo Anti-Pemerintah oleh rakyatnya, ketakutan China terhadap "luan" (kekacauan) muncul kembali, kata para analis. Di internet ada bisik-bisik tentang sebuah "revolusi melati" dan meskipun seruan untuk protes jalanan telah gagal mendapat dukungan sejauh ini, bagaimanapun, China tampak gelisah.
Gejolak di Timur Tengah tidak banyak mendapatkan tempat di liputan media pemerintah China. Hari-hari ini ada lebih banyak polisi di jalanan negeri itu, para pembangkang dilaporkan berada dalam tahanan rumah dan situs jejaring sosial secara selektif diblokir.
Mengapa? Apa yang membuat China takut?
Jaime FlorCruz, mantan koresponden dan kepala biro Majalah Time di Beijing dalam kolomnya di CNN, Sabtu (5/3/2011) lalu menulis, China memiliki sejarah membentengi diri dari dunia luar, takut akan invasi dan dominasi asing, dari bangsa Mongol ke Perang Candu melawan Inggris hingga imperialisme brutal Jepang pada abad ke-20. Menurut FlorCruz, meski orang-orang China tertarik dengan hal-hal asing, secara historis ada ketakutan di kalangan penguasanya tentang pengaruh budaya Barat.
Di dalam Tembok Besarnya, China telah menerapkan kontrol yang ketat terhadap rakyatnya. Dari era para panglima perang feodal ke China modern, penguasanya terobsesi untuk menghindari pemberontakan petani yang berasal dari bawah. "Pertanyaan abadi di benak semua orang Tionghoa adalah bagaimana kekacauan terbaik dapat dihindari?" demikian FlorCruz mengutip Erik Ringmar yang menulis buku Mekanisme Modernisasi di Eropa dan Asia Timur. "Pemikiran politik seperti itu telah berkembang dari awal, termasuk dalam Taoisme, Legalisme dan Konfusianisme, terus berupaya untuk menjawab pertanyaan tersebut."
FlorCruz yang telah tinggal dan bekerja di China sejak tahun 1971 serta belajar sejarah China di Peking University (1977-1981) melanjutkan, dua ketakutan tersebut, dominasi asing dan revolusi dari dalam, telah diwarisi oleh para pemimpin China secara berturut-turut, terutama setelah Ketua Mao Zedong. Selama dua dekade hingga kematiannya pada tahun 1997, Deng Xiaoping terdorong untuk memodernisasi China dengan cepat sambil menjaga stabilitas, memerintahkan penumpasan brutal terhadap para demonstran di Tiananmen Square pada tahun 1989 sementara terus mendorong reformasi yang membuka dan mengubah negaranya.
Presiden Hu Jintao, yang berusaha untuk membangun "masyarakat yang harmonis," bulan lalu menyerukan kepada para pejabat China untuk belajar "manajemen sosial" demi menjaga stabilitas. Dalam bukunya "Konsensus Beijing," Joshua Cooper Ramo menulis bahwa "ketakutan akan kekacauan, kehilangan kontrol politik dan sosial ... berjalan seperti besi setrika dalam seluruh tubuh politik China."
Transformasi ekonomi China telah berlangsung luar biasa. Reformasi pasar telah menampilkan inisiatif individu dan kewirausahaan. Ratusan juta petani telah diangkat dari kemiskinan. Kota-kota baru yang berkilauan telah dibangun. Ekonomi China sekarang ini merupakan yang terbesar kedua di dunia setelah Amerika Serikat.
Namun, kata FlorCruz, meski ada prestasi-prestasi itu, Partai Komunis masih sensitif terhadap kritik. Para analis mengatakan kurangnya mandat rakyat lewat pemilihan langsung membuat partai itu tidak yakin akan legitimasi dirinya dan takut akan terjadi penggulingan dan disintegrasi.
"Mereka tidak punya pembenaran ideologis untuk berada di kekuasaan," kata David Zweig, profesor ilmu sosial di Hong Kong University of Science and Technology sebagaimana dikutip FlorCruz. "Institusi-institusi politik mereka -parlemen, pengadilan, polisi- tidak independen. Mereka sering dipaksa untuk mengandalkan paksaan dalam mempertahankan kekuasaan."
Problem China, lanjut Zweig, adalah bahwa negara itu mengalami perubahan sosial yang paling cepat dalam sejarah tetapi dengan sistem hukum yang lemah. "Jadi masalah seperti pencemaran, pengalihan lahan, urbanisasi, semua mengarah pada keluhan bahwa mereka tidak punya media di mana orang dapat menyampaikan keluhan yang kemudian bisa diselesaikan, selain dengan cara protes dan represi dari negara," jelasnya.
Pemerintah tampaknya berusaha untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Untuk memenuhi tantangan tata kelola pemerintahan, China telah mendukung "pemerintahan berdasarkan hukum" bukan "berdasarkan orang." Untuk mengelola lebih baik persoalan pedesaan dan mengatasi kekhawatiran sehari-hari para petani, China bereksperimen dengan pemilihan langsung di desa. Jika berhasil, sistem itu memungkinkan banyak keluhan dapat ditangani pada tingkat akar rumput.
Namun, warga masih mengeluh tentang masalah sosial-ekonomi, di antaranya inflasi, pekerjaan, perumahan, pendidikan dan perawatan kesehatan yang terjangkau. Kesenjangan antara kaya dan miskin tetap menjadi masalah terbesar di negara itu.
Banyak orang lalu membandingkan protes di Lapangan Tahrir di Kairo dengan protes di Lapangan Tiananmen, Beijing tahun 1989. China saat ini memiliki banyak masalah yang sama dengan Mesir - ketimpangan pendapatan dan korupsi di antaranya, - tetapi para pengamat mengatakan, kepemimpinan China kecil kemungkinan menjadi rezim yang gagal berikutnya.
Rakyat China sendiri, menurut FlorCruz, tampaknya tidak memiliki nafsu untuk melakukan revolusi. "Saya pikir kebanyakan orang China merasa bahwa semuanya berjalan cukup baik di China, setidaknya secara ekonomis untuk saat ini," kata Orville Schell, direktur Asia Society Center pada Hubungan AS-China sebagaimana dikutip FlorCruz. "Jelas ada beberapa ketidakpuasan, tapi saya tidak berpikir ada tingkat yang sama yang bisa menjadi penyebab terjadi pemberontakan rakyat."
Reformasi ekonomi China telah menguntungkan mayoritas penduduk, kata para pengamat, sementara cengkeraman Partai Komunis di media pemerintah, militer, dan internet semakin ketat dan canggih.
Di Timur Tengah, orang miskin dan yang kehilangan haknya telah bangkit untuk memberontak. Di China, banyak dari orang-orang yang seperti telah bangkit dari kemiskinan. Hanya saja persebaran kekayaan memang tetap menjadi salah satu tantangan terbesar China.
kompas.com
