Mengomentari iming-iming uang yang diobral negara-negara Arab untuk meredam aksi protes rakyat, mingguan The Economist dalam salah satu artikelnya menyoroti upaya rezim-rezim otoriter Arab yang berusaha membeli ataupun menyewa kesetiaan rakyatnya walau hanya sesaat dengan imbalan uang.
Economist dalam artikelnya yang bertajuk "Throwing Money at The Street" itu menegaskan, rezim-rezim otoriter Arab berusaha meredam protes dan menenangkan amarah rakyat dengan menebar uang dan menjanjikan beragam insentif. Mingguan terbitan Inggris itu mencatat, "Mayoritas rezim Arab meningkatkan dana pembayaran langsung dan tak-langsungnya ke masyarakat. Sebagai misal, Arab Saudi menaikkan pembayaran di sektor publik hingga 15 persen dengan mengalokasikan anggaran 36 miliar USD.
Negara-negara Arab Lainnya seperti Libya, Kuwait, dan Bahrain berusaha menebus loyalitas rakyatnya dengan menjanjikan dana bantuan tunai. Tentu saja dengan syarat mereka harus taat terhadap rezim penguasa. Di Kuwait, setiap orang dijanjikan dengan iming-iming uang 4 ribu dolar. Sementara di Bahrain, kesetiaan rakyatnya dihargai dengan bandrol 2500 dolar per keluarga. Tidak hanya itu, rakyat Kuwait juga mendapatkan insentif tambahan berupa pemberian paket makanan gratis selama setahun sedangakan pemerintah Bahrain telah menyiapakan bantuan 100 juta dolar untuk membantu setiap keluarga yang terpapar dampak inflasi pangan.
Mingguan terbitan Inggris itu menambahkan, "Namun demikian, dana terbesar yang digelontorkan untuk meredam gejolak instabilitas politik adalah proyek pemerintahan negara-negara Arab untuk menggenjot investasi di bidang infrastruktur industri minyak dan gas. Sebagai contoh, pemerintah Arab Saudi menanamkan modal 500 miliar USD di sektor tersebut. Sementara Aljazair rencananya akan menyisihkan dana investasi di bidang migas sebesar 156 miliar USD hingga tahun 2014 nanti. Uni Emirate Arab juga berencana mengalokasikan 40 miliar USD dari cadangan devisanya untuk memangkas bunga kredit dan merangsang pertumbuhan ekonomi".
Menurut The Economist, tampaknya rezim-rezim Arab sengaja menerapkan kebijakan semacam itu untuk mengejar keuntungan politik jangka pendek. Namun dengan melihat tumbangnya Hosni Mubarak, efektifitas politik uang para penguasa Arab tersebut patut diragukan. Pasalnya, dengan menyimak berbagai laporan media, tampak jelas bahwa negara-negara Arab gagal membeli kesetiaan rakyatnya. Bahkan negara semacam Arab Saudi pun yang dikenal begitu royal untuk membeli loyalitas rakyatnya ternyata tak juga sukses.
Kenyataan ini membuktikan bahwa tuntutan utama rakyat regional bukan sekedar kesejahteraan ekonomi tetapi lebih dari itu mereka lebih mengharapkan terwujudnya keadilan dan kebebasan. Rakyat negara-negara Arab kini sudah terlalu muak dengan tipikal para penguasa Arab yang senantiasa menjadi boneka permainan politik Barat. Rezim-rezim otorite Arab kini mesti sadar bahwa loyalitas dan hati nurani rakyat terlalu hina jika hanya dihargai sekian ribu dolar. Karena kehormatan sebuah bangsa yang sadar tidak pernah bisa dibeli dengan uang.(irib)