Kerjasama luas Republik Islam Iran ditambah dengan deklarasi Tehran yang diupayakan oleh Brazil dan Turki ternyata tidak membuat Amerika Serikat mengurungkan niatnya untuk mengajukan draf resolusi sanksi anti-Iran di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Menurut laporan Reuters, draf resolusi itu diserahkan kepada Dewan Keamanan PBB Selasa (18/5). Draf resolusi itu diserahkan setelah Senin (17/5) sidang segi tiga Iran, Brazil, dan Turki di Tehran menghasilkan sebuah deklarasi yang didalamnya disebutkan kesediaan Iran mengirimkan 1.200 kilogram uranium yang telah diperkaya tingkat rendah kepada Turki dan sebagai gantinya Iran akan menerima bahan bakar nuklir yang diperlukannya untuk reaktor nuklir riset Tehran.
Draf resolusi setebal 10 halaman itu, setelah perundingan alot selama berbulan-bulan, disepekati oleh Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Jerman, Cina, dan Rusia. Tercakup di dalamnya boikot terhadap sektor perbankan dan berbagai sektor industri Iran.
Dalam draf itu disebutkan pula masalah pemeriksaan kapal-kapal yang diduga mengangkut kargo yang berkaitan dengan program nuklir dan rudal Iran. Para diplomat Barat mengklaim bahwa selain disetujui Amerika dan tiga sekutunya di Eropa, draf resolusi tersebut juga disetujui oleh Rusia dan Cina.
Publikasi dan penyebaran draf resolusi anti-Iran itu di Dewan Keamanan PBB dinilai sebagai penistaan terhadap deklarasi Tehran yang merupakan hasil dari mediasi Turki dan Brazil.
Para pejabat Amerika Serikat menilai deklarasi Tehran sebagai manuver Iran untuk menangguhkan sanksi lebih berat dari PBB.
Wakil Brazil di Perserikatan Bangsa-Bangsa, Maria Luiza Ribeiro Viotti, langsung bangkit memprotes sikap Amerika dan sekutunya itu. Menurutnya, draf resolusi menistakan upaya dan kerja keras Turki dan Brazil.
"Deklarasi Tehran merupakan kesuksesan besar dalam masalah nuklir Iran," kata Maria.
Pihaknya menyatakan tidak akan ikut serta dalam pembahasan sanksi anti-Iran di Dewan Keamanan, karena Brazil merasa saat ini muncul situasi baru yang lebih kondusif dalam menyelesaikan masalah nuklir Iran menyusul deklarasi Tehran.
Seperti yang dikemukakan Selasa (18/5) oleh Menteri Luar Negeri Cina Yang Jiechi, deklarasi Tehran mengakomodasi usulan Badan Energi Atom Internasional (IAEA) soal pertukaran bahan bakar nuklir.
Adapun yang diklaim oleh wakil Amerika Serikat di PBB, Suzan Rice, bahwa deklarasi Tehran tidak mencakup penghentian pengayaan uranium di dalam negeri Iran, harus dikatakan bahwa jawabannya bukan dalam deklarasi Tehran. Jika pengayaan uranium untuk kepentingan sipil dilarang, maka untuk apa Iran menandatangani Traktat Non-Proliferasi Nuklir (NPT). Sejatinya, usulan pertukaran bahan bakar nuklir oleh IAEA, adalah upaya untuk menciptakan kepercayaan, bukan sarana untuk mencegah Iran menikmati haknya.
sumber: irib