Otoritas pemerintahan Perancis telah memperingatkan sebuah satelit pemancar yang mengudarakan gelombang saluran televisi Hamas. Perancis mengatakan bahwa saluran televisi tersebut melanggar hukum Perancis.
Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA), yang mengatur regulasi media elektronik di Perancis, memperingatkan Eutelsat bahwa al-Aqsa TV melanggar regulasi media Perancis tahun 1986.
Menurut lembaga Perancis tersebut, al-Aqsa TV melanggar 15 poin regulasi media di Perancis.
"Televisi tersebut melanggar hukum yang melarang segala bentuk hasutan terhadap kebencian dan kekerasan atas dasar ras, agama atau kewarganegaraan," demikian bunyi pernyataan dari yayasan Defense of Democracies yang berbasis di Washington. Yayasan Yahudi tersebut melobi Conseil supérieur de l'audiovisuel agar stasiun televisi tersebut dihapuskan oleh pihak penyedia layanan satelit.
"Ini adalah sebuah kemenangan penting atas media teroris," kata Mark Dubowitz, direktur eksekutif yayasan tersebut. "Jika Eutelsat setuju dengan peringatan ini dan menghapuskan televisi al-Aqsa, seperti yang kami harapkan, maka hal itu akan menjadi sebuah pukulan telak bagi upaya Hamas."
Al-Aqsa TV dipancarkan oleh Eutelsat ke kawasan Eropa dengan mempergunakan satelit Atlantic Bird 4A. Eutelsat adalah salah satu penyedia layanan satelit yang terkemuka di Perancis. Tayangan televisi yang dipancarkan Eutelsat dapat diakses di seluruh penjuru Eropa, hal tersebut agaknya meresahkan Israel dan kaum Yahudi.
Saat ini, hanya Eutelsat dan Arabsat, sebuah perusahaan milik Arab Saudi, yang mentransmisikan gelombang siaran televisi al-Aqsa.
Yayasan tersebut mengklaim bahwa Hamas berupaya mengikuti jejak Hizbullah dengan stasiun televisi al-Manarnya, yang sempat dipancarkan oleh 13 penyedia layanan satelit.
"Media-media penebar teror, termasuk al-Aqsa milik Hamas dan al-Manar milik Hizbullah, berperan lebih dari sebuah alat penyebar propaganda," kata Dubowitz. "Stasiun-stasiun televisi tersebut berfungsi sebagai senjata mematikan di tangan organisasi teroris."
Tahun 2008 lalu, Presiden Perancis, Nicholas Sarkozy, mengatakan kepada Tzipi Livni, yang kala itu menjabat sebagai menteri luar negeri Israel, bahwa pertemuan antara diplomat Perancis dan pejabat senior Hamas di Jalur Gaza adalah sebuah kesalahan dan tidak akan terulang lagi.
Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Perancis, Bernard Kouchner, membenarkan pemberitaan harian Le Figaro yang menyebutkan bahwa ada seorang mantan duta besar yangg telah bertemu dengan pejabat senior Hamas.
Ia mengatakan bahwa pembicaraan antara Yves Aubin de la Messuziere dan Hamas adalah sebuah inisiatif pribadi."Perjalanan ke Gaza yang dilakukan Yves Aubin de la Messuziere adalah sebuah inisiatif individu. Seperti yang dilakukan oleh banyak orang dari negara-negara lain."
Menurut pemberitaan Le Figaro, de la Messuziere bertemu dengan pemimpin Hamas, Ismail Haniya dan Mahmoud Zahar.
Departemen Luar Negeri AS kala itu juga mengkritik keputusan Perancis yang menjalin kontak dengan Hamas.
Mengenai kabar tersebut, Israel mengatakan, "Kami telah berbicara dengan pemerintah Perancis, dan kami telah mendapatkan kepastian bahwa tidak ada perubahan posisi Perancis terhadap Hamas," kata Arye Mekel, yang kala itu menjabat sebagai juru bicara kementerian luar negeri Israel. (SMcom)
