21 May 2011

PM Israel Tolak usulan Obama untuk Mengakui Palestina

ImagePresiden Amerika Serikat Barack Obama mendesak Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk berdamai dengan palestina dan mengakui perbatasan yang ada sebelum perang Arab Israel 1967. Tapi usulan ini ditolak oleh pemimpin Israel tersebut.


Setelah pertemuan yang berlangsung di Gedung Putih, Netanyahu mengatakan Israel telah bersiap untuk kompromi tetapi tidak akan ada perdamaian yang 'berdasarkan pada khalayan'.


Pembicaraan antara kedua pemimpin negara itu dilaporkan berlangsung cukup tegang.


Obama, secara resmi menggunakan dasar batas negara Palestina itu pada Kamis (19/5), dan mengakui ada 'perbedaan' pandangan antara kedua negara.


Tetapi dia mengatakan perbedaan itu mungkin saja terjadi "antar sahabat".


Dalam pidatonya Kamis lalu, Obama mengatakan untuk pertama kalinya pembicaraan damai harus berdasarkan pada negara Palestina dengan batas-batas wilayah yang diakui sebelum perang Timur Tengah 1967.


"Perbatasan Israel dan Palestina harud berdasarkan pada garis 1967 dengan pertukaran tanah yang disepakati bersama, sehingga menjadi perbatasan yang aman dan diakui untuk kedua negara," Kata dia.


Proposal itu merupakan permintaan utama dalam negosiasi mengenai masalah Palestina.


Tetapi dalam konferensi pers di Ruang Oval setelah pertemuan, Netanyahu menolak usulan itu, dan mengatakan Israel menginginkan "perdamaian yang sesungguhnya".


"Kami berdua setuju bahwa perdamaian yang berdasarkan khalayan akan bertabrakan dengan kondisi di Timur Tengah, dan perdamaian yang akan berlangsung lama adalah yang berdasarkan kepada realitas, pada fakta yang tidak terbantahnya."


Israel telah menyiapkan sejumlah kompromi untuk perdamaian, kata dia, tetapi tidak dapat kembali pada batas wilayah tahun 1967 karena "batas wilayah itu tidak dapat dipertahankan".


Dia mengatakan batas wilayah lama itu tidak diperhitungkan dalam "perubahan demografi yang telah terjadi pada 44 tahun terakhir".


Setidaknya 500.000 warga Israel tinggal di pemukiman di Tepi Barat Palestina, yang berada diluar batas wilayah tersebut.


Menurut hukum internasional, pemukiman itu ilegal, tetapi Isreal menolaknya. (bbc)