Kecaman masyarakat Internasional tak digubris Zionis Israel. Di tahun 1389 Hijriah Syamsiah (2010-2011 M) rakyat Palestina menghadapi aksi brutal Rezim Zionis Israel beserta pendukungnya. Israel dengan dukungan Amerika Serikat terus melanjutkan boikot di Jalur Gaza untuk menekan rakyat Palestina agar menyerah. Di sisi lain, serangan masif jet-jet tempur dan artileri Israel terhadap rakyat sipil Palestina khususnya di Jalur Gaza juga tak kunjung berhenti. Kondisi ini membuat rakyat Gaza semakin menderita.
Kejahatan Israel terhadap rakyat Palestina membuat hati masyarakat internasional kian teriris. Kebuasan rezim ilegal Tel Aviv ini membangkitkan protes luas di dunia internasional. Dengan demikian tahun 1389 HS dapat disebut sebagai puncak protes dunia internasional atas kejahatan Israel terhadap rakyat Palestina.
Di tahun ini pula kita saksikan bangkitnya masyarakat internasional mendukung rakyat Palestina. Meningkatnya dukungan negara dunia atas terbentuknya negara merdeka Palestina juga menjadi saksi atas hal ini serta kian terkucilkannya Israel di percaturan dunia. Hingga saat ini tercatat 140 negara dunia menyatakan dukungannya soal pembentukan negara merdeka Palestina. Tak ketinggalan, Majelis Umum PBB merilis draf resolusi soal hal bangsa Palestina untuk menentukan nasibnya. Draf ini berhasil diratifikasi dengan suara mayoritas. Draf resolusi Majelis Umum PBB kembali menekankan hak bangsa Palestina menentukan nasibnya termasuk pembentukan negara independen.
Di sisi lain, Amerika Serikat sebagai pendukung utama Rezim Zionis Israel mengkritik dukungan luas rakyat dan negara dunia terhadap bangsa Palestina. Tahun ini dapat juga disebut sebagai tahun dukungan besar Amerika Serikat terhadap rezim ilegal Israel. Kebijakan utama Washington saat ini adalah mencegah meluasnya dukungan dunia internasional terhadap rakyat Palestina. Para petinggi Washington pun tak segan-segan menyebarkan konspirasi di berbagai organisasi internasional untuk mencapai tujuan mereka.
Amerika beberapa waktu lalu menveto draf resolusi usulan Palestina di Dewan Keamanan PBB. Hal ini ditempuh Washington untuk mencegah diloloskannya resolusi mengutuk pembangunan distrik Zionis di wilayah Palestina. Dengan demikian Amerika kembali mencegah upaya dunia internasional untuk memaksa Israel menghentikan kebijakan arogannya. Sudah bukan rahasia lagi jika Amerika kerap memanfaatkan hak vetonya untuk menggagalkan berbagai resolusi PBB anti Israel. Tak hanya itu, Amerika juga di berbagai organisasi internasional melakukan hal serupa dan menentang lolosnya resolusi PBB anti Zionis.
Poin penting dalam kebangkitan dunia internasional dalam mendukung rakyat Palestina adalah peran penting muqawama dan perjuangan rakyat Palestina sendiri. Muqawama dan kesabaran rakyat Palestina memperjuangkan haknya menyita perhatian publik dunia. Intifadah rakyat Palestina memainkan peran vital dalam menyedot dukungan internasional. Tahun 1389 HS juga disebut-sebut sebagai tahun kegagalan perundingan damai antara pemerintah Otorita Palestina dan Rezim Zionis Israel. Tak hanya itu, perundingan damai ini malah membuat Israel kian congkak dan keras kepala. Rezim ilegal ini semakin brutal membantai warga Palestina dan melanjutkan pembangunan distrik Zionis di kawasan Palestina.
Saeb Erekat, mantan juru runding Otorita Palestina yang baru-baru ini terpaksa mengundurkan diri karena terbongkarnya pengkhianatan pemerintah pimpinan Mahmoud Abbas menandaskan, perundingan damai dengan Israel sepenuhnya gagal. Menurut Erekat, Israel hanya membicarakan blokade, pemusnahan bangsa Palestina dan pembangunan distrik Zionis. Rezim ini tidak pernah bersedia membicarakan perdamaian. Nabil Shaath, anggota komisi pusat Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) menyebut perundingan damai dengan Israel gagal. Ia juga menilai perundingan ini sia-sia dan hanya menguntungkan Israel, kerena sejak awal perundingan ini didesain untuk mensukseskan ambisi Tel Aviv.
Pernyataan sejumlah petinggi Otorita Palestina secara nyata mengindikasikan gagalnya proses perundingan damai di Timur Tengah dan berlanjutnya kebijakan arogan serta buas Israel dalam membantai rakyat Palestina. Oleh karena itu, kelompok muqawama menyerukan suara rakyat bertekad melanjutkan perjuangannya melawan Israel hingga tercapai cita-cita bangsa Palestina dalam merebut kembali hak legal mereka dan mendirikan negara independen dengan ibukota al-Quds.
Poin penting lain tahun lalu adalah terbongkarnya sejumlah pengkhianatan pemerintah Otorita Palestina terhadap cita-cita bangsa Palestina. Fenomena ini berbuntut pada bubarnya kabinet pemerintahan Mahmoud Abbas. Salam Fayyad selaku perdana menteri di pemerintahan Otorita Ramallah beberapa waktu lalu mengajukan pengunduran dirinya kepada Abbas. Di sisi lain, Abbas kembali menunjuk Fayyad untuk membentuk kabinet baru.
Sementara itu Wakil Ketua Fraksi Hamas di parlemen Palestina, Yahya al-Abadisah menyebut Fayyad tidak memiliki legalitas memangku jabatannya untuk menjadi wakil bangsa Palestina. Ia menandaskan, Fayyad di mata rakyat tidak memiliki legalitas karena pengangkatannya yang tidak sah. Dalam kondisi seperti ini, Otorita Ramallah melakukan manuver baru demi mencari legalitas bagi dirinya dengan melakukan sejumlah perubahan dasar serta menggelar sandiwara pemilu di Tepi Barat tanpa melibatkan warga Jalur Gaza.
Gelombang pengunduran diri pejabat Otorita Ramallah menunjukkan kondisi krisis yang dihadapi pemerintahan Abbas. Belum lagi kasus terbongkarnya pengkhianatan mereka terhadap rakyat membuat kondisi Abbas beserta kroninya semakin terjepit. Sikap Otorita Ramallah selama ini yang senantiasa mendukung kebijakan Amerika Serikat dan Israel serta mengabaikan hak bangsa Palestina membangkitkan protes luas di kalangan rakyat. Namun lagi-lagi Abbas dengan berbagai cara berusaha mencegah pemerintahannya bergabung dengan rakyat.
Sami Abu Zuhri, juru bicara Hamas mengatakan, terbongkarnya sejumlah dokumen yang menunjukkan pengkhianatan Otorita Ramallah bukan hanya menunjukkan bahwa pemerintahan Abbas tidak berusaha memperjuangkan hak bangsa Palestina, bahkan Otorita Ramallah disinyalir sebagai penghalang terealisasinya hak rakyat. Menurut Abu Zuhri, di antara dosa-dosa Otorita Ramallah adalah mengabaikan masalah al-Quds, pemulangan pengungsi Palestina serta terlibat dengan Israel dalam memblokade Jalur Gaza serta serangan brutal rezim ilegal Tel Aviv ke Gaza pada perang 22 hari di akhir tahun 2008.
Berkas pengkhianatan Otorita Ramallah yang terbongkar menunjukkan pemerintahan Abbas memberikan konsesi besar kepada Israel terkait al-Quds dan hak kembalinya pengungsi Palestina. Mencermati kinerja pemerintah Otorita Ramallah selama ini maka dipastikan pemerintahan ini dibentuk hanya untuk mensukseskan kebijakan arogan Israel, memecah belah kelompok Palestina serta melicinkan aksi penumpasan pejuang oleh Israel.
Di sisi lain, Israel saat ini tengah dirundung berbagai krisis. Dan berdasarkan fakta rezim ini tengah berjalan ke arah kemusnahan mengingat meningkatnya krisis dalam negeri yang dialami Tel Aviv. Konflik internal di Israel ditandai dengan pengunduran diri tiga menteri dari Partai Buruh di kabinet Benyamin Netanyahu. Benjamin Eliezer, Menteri Perdagangan dan Tenaga Kerja, Menteri Urusan Sosial Israel, Isaac Herzog dan Menteri Urusan Minoritas, Avishai Braverman baru-baru ini mengundurkan diri dari pemerintahan Netanyahu.
Sementara itu, Ehud Barak, Menteri Peperangan juga mengundurkan diri dari jabatan ketua Partai Buruh serta berencana membentuk partai sendiri. Menyusul pengunduran diri Barak dari Partai Buruh sejumlah anggota parlemen dari partai ini juga mengatakan mengikuti jejak menteri peperangan. Mengingat keluarnya tiga menteri dari Partai Buruh sebagai anggota koalisi terkuat Netanyahu maka diprediksikan pemerintahan koalisi akan bubar. Gelombang pengunduran diri para pejabat Israel ini juga menunjukkan perebutan kekuasaan di antara para petinggi Israel.(irib)
