Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendesak Presiden AS Barack Obama untuk mengambil tindakan serius guna menyelidiki teknik penyiksaan, yang diterapkan oleh pemerintahan sebelumnya selama "perang melawan terorisme."
Pada hari Rabu (9/3), pelapor khusus PBB untuk penyiksaan, Juan Mendez mengatakan bahwa Washington bertanggung jawab atas investigasi dan penuntutan hukum terkait penyalahgunaan hukum. Demikian dilansir Press TV.
"Saya akan terus bersikeras meski beberapa inisiatif penting telah diambil oleh Presiden Obama dalam masalah itu. Satu hal yang belum terjadi adalah penyelidikan serius terhadap apa yang terjadi selama "perang melawan terorisme," kata Mendez.
"Saya kira saya dapat bergabung dengan kelompok hak-hak sipil dan organisasi masyarakat sipil di Amerika, yang telah menyerukan penyelidikan atas apa yang terjadi," tambahnya.
Presiden Obama dua hari setelah memasuki Gedung Putih, menandatangani sebuah rancangan tentang penutupan penjara Guantanamo hingga tanggal 22 Januari 2010. Namun hingga kini, para tahanan masih mendekam di penjara kontroversial itu. Kebanyakan tahanan Guantanamo bahkan tidak pernah diadili meski telah menjalani penyiksaan dan interogasi selama bertahun-tahun.
Beberapa bulan setelah hadir di Gedung Putih, Obama dalam kunjungannya ke Markas Besar Dinas Intelijen Pusat AS (CIA), memberi kekebalan hukum kepada para pembuat keputusan dan pelaku penyiksaan di penjara Guantanamo.
Saat ini ada sekitar 172 tahanan di Guantanamo, termasuk mereka yang diduga terlibat peristiwa 11 September.
Selama ini, Amerika kerap menuding negara-negara lain melakukan pelanggaran HAM, tapi negara itu sendiri hingga kini menolak keanggotaan di kebanyakan konvensi terkait HAM.
Negara pemuja HAM itu juga melakukan sejumlah pelanggaran terang-terangan seperti eksekusi terhadap residivis, yang mengalami gangguan jiwa, eksekusi terhadap terpidana di bawah usia 18 tahun, penjatuhan hukuman atas dasar etnis, dan panahanan warga dalam waktu yang lama tanpa proses persidangan.
Kasus lain yang melibatkan AS adalah pelanggaran terhadap Konvensi Jenewa 1949, protokol-protokol soal Afghanistan dan Irak, dan serangan rutin terhadap warga sipil. Di dalam negeri, warga sipil dan para imigran juga menghadapi aksi kekerasan dan perilaku diskriminatif, meningkatnya tindakan kriminal, dan melemahnya pilar-pilar keluarga. (IRIB/RM/PH)
