Kelompok oposisi utama Bahrain, Al Wefaq memperingatkan tentang kekacauan politik di negara itu dan mendesak pemerintah untuk segera mengajukan program reformasi.
Pemimpin Al Wefaq, Sheikh Ali Salman mengatakan pada hari Rabu (23/2) bahwa situasi di Bahrain akan memburuk kecuali pemerintah menyusun sebuah konstitusi baru dan menggelar pemilu yang adil.
"Saya pikir kita punya dua opsi. Pilihan pertama, kita semua bekerja keras dan berkomunikasi secara serius untuk mencapai sebuah konstitusi baru, yang mengarah pada rekonsiliasi nasional yang solid. Pilihan lain, negara kita akan jatuh ke dalam kekacauan dan tak seorang pun ingin itu terjadi. Kami akan melakukan yang terbaik dengan memilih opsi pertama," kata Salman.
Al Wefaq, yang terlibat dalam sistem politik dan mengambil bagian dalam pemilihan umum sebelum keluar dari parlemen pekan lalu, telah berulang kali menyerukan agar perdana menteri dipilih dan tidak ditunjuk oleh raja.
Pernyataan itu dikeluarkan di saat puluhan ribu demonstran pro-demokrasi berkumpul di Bundaran Mutiara, di Manama untuk sepuluh hari berturut-turut, menuntut lengsernya rezim.
Para pengunjuk rasa juga menyerukan pembebasan tahanan politik dan penyelidikan atas kematian para pengunjuk rasa. Sejauh ini, tujuh demonstran pro-demokrasi tewas dan sejumlah besar terluka dalam bentrokan dengan pasukan keamanan.
Para demonstran bersumpah untuk tetap berkemah di Bundaran Mutiara dan menolak untuk mengadakan pembicaraan dengan Putra Mahkota sampai tuntutan mereka dipenuhi.
Dalam upaya untuk meredam demonstrasi besar-besaran, pihak berwenang Bahrain telah membebaskan 23 tahanan politik pada hari Rabu setelah mendapat perintah dari Raja Hamad bin Isa al Khalifa. (IRIB/RM)
