Pejabat negara Israel Senin kemarin (2/8) menekankan bahwa meskipun Israel telah setuju untuk bekerjasama dengan investigator PBB terkait serangan pasukan komando IDF terhadap armada kebebasan pada bulan Mei lalu, namun pemerintah Israel tetap tidak akan mengizinkan komite investigasi PBB menginterogasi perwira Israel, warga sipil, ataupun tentara Israel.
"Tidak ada pilihan selain menyetujui tuntutan masyarakat internasional, pertama dan terutama orang-orang Amerika dan PBB," kata salah satu sumber resmi.
"Kami bisa dianggap penentang, atau kami bisa melakukan apa yang kami harus lakukan, dengan ikut mengambil bagian dalam menentukan mandat yang akan diberikan kepada komite dan mempengaruhi program penyelidikan."
Sumber tersebut mengatakan komite investigasi internasional silahkan berdiri dalam kondisi apapun, bahkan tanpa persetujuan Israel. "Walaupun Israel tidak ingin ada penyelidikan lain, namun Israel tak ada pilihan," katanya.
Namun ia menegaskan bahwa panitia komite investigasi tidak akan menerima kesaksian dari setiap warga negara atau pejabat militer Israel, dan kalaupun harus di interogasi, maka harus membuat dokumen khusus. Pada kebanyakan kasus, tim investigasi internasional akan diijinkan untuk menginterogasi para pemimpin negara.
Sementara itu media Turki telah melaporkan bahwa perwakilan negara di komite tersebut kemungkinan adalah mantan diplomat.
Dari perwakilan Israel, tidak ada keputusan yang telah dibuat. "Kami masih berosilasi antara dua pilihan: Seorang diplomat senior pensiun, atau ahli hukum internasional. Keputusan itu akan dibuat dalam beberapa hari mendatang," kata pejabat itu, menambahkan bahwa pemerintah belum menyebutkan satu namapun. (Eramuslim.com)
