BAGHDAD – Penutupan kantor televisi yang didanai Saudi sebagai tindak lanjut dari peringatan kementerian dalam negeri, berada di bawah pengawasan para pemberontak.
Kantor Baghdad televisi Al-Arabiya tutup setelah kementerian dalam negeri memperingatkan jaringan satelit yang dibiayai Saudi tersebut berada di bawah pengawasan para pemberontak, seorang staf kantor tersebut mengataklan.
"Sumber-sumber kementerian dalam negeri mengatakan kepada kami, mereka memiliki informasi bahwa kelompok teroris mengawasi dengan ketat biro tersebut dalam persiapan untuk sebuah serangan," Jurnalis Al-Arabiya mengatakan, meminta untuk tidak disebutkan namanya.
"Pihak manajemen meminta semua staf – para jurnalis dan para teknisi – untuk tidak datang bekerja hari ini."
Markas Besar Al- Arabiya di Dubai tidak dapat dengan segera dihubungi untuk berkomentar akan masalah ini.
Namun seorang pejabat kementerian dalam negeri Irak mengatakan: "Terdapat ancaman teroris" kepada kantor-kantor saluran di daerah Al-Harthiyah Baghdad barat. Ia tidak menjelaskan lebih lanjut.
Saluran televisi semenanjung Arab tersebut tidak asing lagi untuk diserang oleh tersangka pemberontakan atau tekanan dari pemerintahan yang dipimpin oleh Syi'ah.
Pada September 2009, kepala biro Baghdad chanel, Jawad Hattab, terbebas tanpa terluka setelah sebuah bom, yang diperkirakan para pembunuh telah memasang bom tersebut di mobilnya, sebelun bom tersebut diledakkan dengan alat pengendali jarak jauh.
Pada Oktober 2006, sebuah bom mobil yang menargetkan biro chanel tersebut pada waktu itu membunuh tujuh orang dan melukai 20 orang.
Dan pada Februari 2006, pemandu acara Al-Arabiya Atwar Bahjat dan dua dari koleganya diculik dan dibunuh di kota Samarra, utara Baghdad karena mereka mengungkap pengeboman sebuah tempat suci yang dihormati Syia'ah, sebuah serangan yang dituding dilakukan oleh Al-Qaeda yang menceburkan negara tersebut ke dalam pertumpahan darah antar sektarian.
Namun kepemilikian chanel tersebut oleh penanam modal Saudi dan negara Teluk yang lain juga telah membuat fokus kecurigaan pada pemerintahan Irak yang dipimpin oleh Shi'ah yang agenda beritanya mencerminkan kekhawatiran dari pemerintahan Sunni.
Pada September 2006, chanel tersebut dilarang melakukan peliputan di luar Irak selama sebulan setelah para pejabat mengambil masalah dengan cakupan wacana melalui parlemen tentang undang-undang yang dengan kuat ditentang oleh Arab Sunni dengan mengakui semua hak provinsi di Irak untuk mencari otonomi regional.
Pelarangan yang berlangsung berbulan-bulan tersebut menyebabkan kutukan dari pengawas pers internasional dan sebuah ekspresi kekhawatiran dari Washington.
Perdana Menteri Irak, Nuri al-Maliki menjadi lebih kritis dalam beberapa hari ini tentang apa yang ia katakan telah merusak intervensi oleh kekuasaan regional dalam pembicaraan koalisi dalam membentuk sebuah pemerintahan baru hampir empat bulan setelah sebuah pemilihan umum.
Saudi Arabia dan negara Teluk yang lain telah dipandang sebagai saingan yang sangat suportif dari Maliki yang mengumkan untuk perdana menteri, mantan perdana menteri Iyad Allawi.(suaramedia)
