MOSKOW – Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov menyoroti perlunya wacana politik dengan Iran dalam mengakhiri kebuntuan atas program nuklir Republik Islam.
Dalam sebuah pertemuan dengan duta besar dari negara-negara Arab, Lavrov menegaskan dukungan Moskow untuk secara diplomatis melibatkan Teheran dan memperingatkan konsekuensi menghancurkan dari dilakukannya aksi militer.
”Secara umum dirasakan bahwa tidak ada alternatif selain menyelesaikan masalah program nuklir Iran dengan metode diplomatis-politis dan menghindari opsi militer yang akan menghancurkan kawasan,” bunyi pernyataan kementerian luar negeri.
Lavrov juga menyerukan komunitas internasional untuk melanjutkan dari keharusan menjaga dan memperluas kerjasama dengan Iran dengan IAEA, serta dari kebutuhan untuk melanjutkan dialog politik dengan Teheran.
Pernyataan itu menegaskan lebih jauh komitmen Moskow untuk dialog tentang implementasi resolusi, tentang pembentukan zona bebas senjata pemusnah massal Timur Tengah dan cara pengirimannya.
Kebuntuan nuklir berkisar pada tuduhan Washington dan sekutu-sekutunya bahwa Iran diam-diam memiliki program nuklir militer.
Negara-negara anggota Dewan Keamanan PBB, Inggris dan Perancis, telah menggabungkan kekuatan dengan AS untuk menerapkan putaran keempat sanksi tegas terhadap Iran.
Iran membantah tuduhan itu dan bersikukuh bahwa program nuklirnya bertujuan damai. Teheran mendebat bahwa sebagai anggota IAEA (badan energi atom internasional) dan penandatangan Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir, negaranya berhak memiliki program nuklir sipil.
Sebelumnya, Libanon juga mendesak untuk "kemajuan nyata" dalam menangani "ambiguitas kebijakan nuklir yang lama dipegang" Israel dan penolakan untuk mematuhi Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir (NPT). Pernyataan itu datang sementara Nawaf Salam, Duta Besar Lebanon untuk PBB, berpidato pada konferensi untuk meninjau Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT).
"Kita harus menemukan cara untuk membuat kemajuan nyata dalam beberapa isu besar yang beredar, penting karena pelaksanaan resolusi 1995 tentang Timur Tengah, yang kepatuhan kebutuhan Israel untuk NPT sebagai negara senjata non-nuklir," kata Salam. "Ambiguitas nuklir Israel," katanya, mengancam " keamanan wilayah dan internasional yang disebabkan oleh penolakan Israel untuk mematuhi NPT."(suaramerdeka)
