Anggota senior Partai Konservatif memperingatkan Majelis Rendah Inggris untuk melawan permainan standar ganda terkait isu negara Palestina merdeka di PBB.
Dewan Konservatif Timur Tengah memperingatkan pemerintah koalisi atas konsekuensi berat di Timur Tengah, jika melanjutkan keputusannya untuk abstain dalam pemungutan suara Dewan Keamanan PBB soal negara Palestina merdeka, surat kabar The Guardian melaporkan.
Dewan tersebut mengatakan itu bisa menjadi contoh jelas kebijakan standar ganda jika pemerintah menolak hak untuk menentukan nasib sendiri bagi rakyat Palestina, sementara pada saat yang sama mendukung negara-negara Arab lainnya di Timur Tengah.
Peringatan itu dikeluarkan ketika Menteri Luar Negeri Inggris William Hague sedang mempersiapkan untuk mengumumkan keputusan majelis rendah, di mana Inggris akan abstain di New York, jika masalah Palestina diselesaikan dengan pemungutan suara.
"Konsekuensi dari sebuah abstain akan parah," kata dewan itu dalam sebuah pernyataan. Ditambahkannya, "Kami percaya bahwa Inggris harus memilih mendukung negara Palestina di Dewan Keamanan PBB pada 11 November."
Statemen itu ditandatangani oleh Nicholas Soames, Tory MP dan mantan menteri pertahanan yang juga cucu dari Winston Churchill, dan Lady Morris dari Bolton. Soames adalah presiden dewan dan Morris, ketuanya.
Ketua Faksi Fatah, Mahmoud Abbas mengajukan permintaan resmi kenegaraan penuh Palestina di PBB pada September lalu.
Jika Palestina dapat mengumpulkan sembilan suara di Dewan Keamanan, yang beranggotakan 15 negara, pemungutan suara akan diselenggarakan. AS akan menggunakan hak vetonya.
"Opini publik sangat memihak Palestina, seperti hasil sebuah jajak pendapat yang menunjukkan 71 persen mendukung kenegaraan Palestina. Parlemen harus membuat suaranya didengar daripada berdiri di sela-sela sebagai penonton pasif," tegas pernyataan tersebut.
Sumber : IRIBIndonesia
