Setelah lengsernya mantan Presiden Mesir Hosni Mubarak dari kekuasaanya oleh aksi demonstrasi rakyat Mesir. Nabil Al-Arabi, yang ditunjuk sebagai menteri luar negeri setelah revolusi Mesir telah mengkonfirmasi bahwa permasalahan yang menyangkut Gaza adalah sebuah prioritas bagi kebijakan luar negeri Mesir.
"Kami menganggap situasi di Jalur Gaza sebuah prioritas bagi Mesir, terutama sejak apa yang telah terjadi di sana adalah hal yang tidak dapat diterima dalam hal hak-hak asasi manusia," Arabi mengatakan selama sebuah rilisan pers gabungan dengan Menteri Luar Negeri Austria Spindelegger pada hari Selasa di Kairo.
"Sekarang kami bekerja untuk mendirikan sebuah metode untuk menghadapi semua situasi tersebut.
"Komite tersebut dapat menyelesaikan banyak pekerjaan akhir pekan ini. Kami membahas masalah ini dengan semua bagian negara Mesir," ia mengatakan.
Arabi mengatakan bahwa Mesir juga memiliki ketertarikan yang kuat dalam rekonsiliasi Palestina dan telah menghubungi keduanya, Hamas dan Fatah untuk membahasnya.
Ia menambahkan bahwa pimpinan Otoritas Palestina, Mahmoud Abbas dijadwalkan untuk mengunjungi Mesir pada hari Rabu untuk membahas semua permasalahan tentang rekonsilisasi yang tertunda dengan Hamas.
Ia telah bertemu dengan seorang delegasi dari Hamas pekan lalu.
Pada Rabu (6/4), Arabi bertemu dengan para tokoh independen dalam sebuah delegasi yang dipimpin oleh Dr. Yasser Al-Wadia dan mengadakan pembicaraan tentang penyatuan Palestina dan masa depan permasalahan Palestina dalam menyoroti perkembangan terbaru di dalam dunia Arab.
Sementara itu, koalisi Mesir untuk menghancurkan kepungan dan membangun kembali Gaza dikembalikan oleh para pejabat ketika pihaknya berusaha untuk mendapatkan sepuluh ton semen masuk ke dalam Jalur Gaza melalui lahan pelabuhan Rafah di perbatasan dengan Mesir.
Koalisi tersebut telah membereskan sebuah penjanjian pada bulan Maret dengan British Aloha Palestine untuk mengimpor semen ke Gaza sebagai perjanjian resmi pertama untuk membawa bahan-bahan bangunan masuk ke dalam Gaza melalui Mesir. Perjanjian tersebut datang setelah para aktivis Eropa dengan sukses mendapatkan dukungan semen pertama dengan menyeberangi perbatasan.
Berdasarkan atas perjanjian tersebut, Aloha Palestine bertanggung jawab untuk memindahkan barang-barang tersebut menurut undang-undang perdagangan Mesir, sementara bagian koalisi adalah untuk menempatkan tekanan populer dengan tujuan untuk mendapatkan ijin untuk truk tersebut masuk.
Setelah dua pekan menetap di kota El-Arish di dekat perbatasan, Mahkamah Agung Pasukan Bersenjata, yang kekuasaan Mesir diberikan kepada Mahkamah tersebut, menolak untuk mengulangi permintaan dan mediasi untuk membawa masuk persediaan bahan bangunan yang dibutuhkan di dalam kota Gaza yang hancur dan terkepung oleh perang. Mereka dipaksa untuk meninggalkan kota tersebut setelah mengalamai kerugian besar.
Koalisi tersebut berjanji setelah revolusi 25 Januari di Mesir untuk bertemu dengan Menteri Luar Negeri Baru Mesir, Arabi dan Mahkamah Agung untuk memberikan penjelasan singkat tentang perjanjian tersebut dan meminta untuk mempermudah dalam membawa masuk barang-barang dan mengatur untuk perjanjian masa depan yang lebih luas yang akan memperluas horizon untuk ekonomi Mesir dan Jalur Gaza.
Kesepakatan Kamp David yang Mesir telah tandatangani dengan Israel telah melarang Mesir menggunakan pebatasan Rafah untuk tujuan komersial.(SMcom)
