Jurubicara Departemen Luar Negeri Iran, Ramin Mehmanparast menilai tidak adil dan mengecam penerapan resolusi yang disponsori AS terhadap Iran di Dewan Hak Asasi Manusia PBB.
"Resolusi yang dikeluarkan oleh dewan pengawas yang berbasis di Jenewa, sangat politis dan ilegal, karena diadopsi di bawah tekanan AS," tegasnya seperti dilaporkan Press TV hari ini (Jumat,25/3).
"Tujuan resolusi adalah untuk memberikan tekanan kepada Republik Islam Iran dan menyimpangkan proses yang dilakukan saat ini oleh Dewan HAM PBB dalam pembahasan berkala terkait kondisi hak asasi manusia di dunia," tambahnya.
"Kebijakan Washington baik dalam langkah dan pernyataan selalu bertentangan dan didasarkan pada standar ganda. Resolusi baru-baru ini jelas mencerminkan perilaku seperti itu," tegas Mehmanparast.
Selama ini, Amerika dan beberapa negara Eropa mengklaim dirinya sebagai pembela hak asasi manusia. Padahal mereka memanfaatkan PBB dan Universal Periodic Review (UPR), suatu mekanisme HAM untuk mengkaji perkembangan HAM seluruh negara anggota PBB, sebagai alat politik untuk memajukan tujuan-tujuan imperialisnya.
Amerika juga kerap menuding negara-negara lain melakukan pelanggaran HAM, tapi negara itu sendiri hingga kini menolak keanggotaan di kebanyakan konvensi internasional terkait HAM.
Dalam beberapa tahun terakhir, mayoritas organisasi HAM mengecam Amerika selama perang di Irak dan Afghanistan dan perlakuan terhadap tahanan di penjara Guantanamo dan Abu Ghraib. (irib)