Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Hillary Clinton tiba di Kairo untuk pertama kalinya setelah lengsernya diktator Mesir Hosni Mubarak. Clinton baru-baru ini (15/3) mengadakan pertemuan dengan para pejabat pemerintah baru Mesir dan berupaya memantau dari dekat proses transisi kekuasaan di Negeri Seribu Menara itu. Saat berada di Kairo, Clinton mengatakan, "Revolusi Mesir harus menciptakan demokrasi." Padahal sebelum itu, Amerika termasuk pendukung utama sistem otoriter yang dijalankan Mubarak di Mesir. Oleh karena itu, beberapa kelompok revolusioner di Mesir menolak permintaan Clinton, yang menginginkan pertemuan.
Revolusi rakyat di Timur Tengah dan Afrika Utara membuat pasif kebijakan luar negeri Amerika dalam merespon gerakan itu. Negara adidaya ini kelabakan menghadapi badai revolusi yang menerjang sekutu-sekutunya di kawasan. Transformasi beberapa bulan lalu menunjukkan bahwa Washington selama ini memberi dukungan penuh kepada para penguasa tiran dan pemerintah boneka di kawasan. Namun ketika sudah tidak ada lagi harapan untuk mempertahankan para rezim despotik, Gedung Putih memutar haluan 180 derajat dan menampilkan dirinya sebagai pendukung demokrasi dan reformasi.
Amerika melalui kebijakan kontradiktif, tengah berupaya menjaga kepentingannya di kawasan, terlepas dari siapa yang akan berkuasa di negara-negara yang diterpa badai revolusi. Menurut perspektif mereka, Mesir adalah sebuah faktor kunci dan penentu di kawasan Timur Tengah. Jika Paman Sam tidak mampu lagi mengontrol sistem otoriter di Mesir, maka negara itu harus menunggangi gelombang tuntutan demokrasi dan tampil sebagai pendukung revolusi rakyat.
Namun ada juga yang menganalisa bahwa lengsernya Mubarak tidak akan mengubah pendekatan Mesir terhadap Amerika dan rezim Zionis Israel. Meski demikian, tumbangnya seorang diktator melalui pemberontakan rakyat, merupakan sebuah gerakan besar dalam menciptakan demokrasi di Mesir. Pada akhirnya, Amerika akan berupaya membajak revolusi rakyat Mesir untuk kepentingannya.
Transisi kekuasaan dari Mubarak kepada Dewan Tinggi Militer Mesir dan penegasan dewan itu untuk melaksanakan semua perjanjian internasional, termasuk kesepakatan Camp David dengan Israel, adalah sinyal atas kebenaran analisa beberapa pengamat. Perubahan signifikan kemungkinan tidak akan terjadi dalam kebijakan luar negeri dan keamanan pemerintah baru Mesir. Hal ini karena intervensi Amerika demi kepentingannya.
Sementara itu, para diktator di Bahrain, Yaman dan Libya tengah sibuk menumpas protes rakyat setelah mendapat lampu hijau dari Washington. Gedung Putih sepertinya mulai mengubah cara penanganan protes rakyat di negara-negara sekutunya itu. Kali ini, Amerika menginzinkan para diktator menggunakan kekerasan dan membungkam perlawanan rakyat. Amerika tidak akan segan-segan memusnahkan setiap proses demokrasi yang tidak menguntungkan dirinya di Timur Tengah. Selama ini, Amerika mengganyang Iran pasca kemenangan Revolusi Islam dan memboikot pemerintah demokratis Hamas di Palestina. (irib)
