Anggota Komisi Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri Parlemen Republik Islam Iran Javad Jahangirzadeh menekankan perlunya upaya proses hukum terhadap kasus pembatalan sepihak kontrak pembelian rudal S-300 oleh Rusia. Jahangirzadeh dalam wawancara dengan IRNA menyatakan, "Pemerintah Republik Islam Iran harus melakukan langkah ekstra terkait kontrak rudal S-300".
Dia menambahkan, "Barat tidak suka dengan berlanjutnya hubungan Iran dan Rusia dan berupaya untuk memutus total hubungan kedua negara ini. Tampaknya sejumlah kalangan di tubuh pemerintahan Rusia juga menyokong pendekatan semacam itu".
Sebelumnya, Jurubicara Kementerian Luar Negeri Republik Islam Iran Ramin Mehmanparast menegaskan bahwa rudal S-300 merupakan sistem rudal pertahanan yang tidak termasuk dalam ketentuan Resolusi 1929 Dewan Keamanan PBB.
Mehmanparast dalam keterangan persnya menjelaskan, "Iran dan Rusia telah menjalin kontrak pembelian rudal S-300. Sesuai dengan kontrak, kesepakatan dan hak-hak kedua belah pihak telah ditetapkan. Selain itu, kontrak itu telah ditandatangani beberapa tahun sebelum dikeluarkannya Resolusi anti-Iran 1929".
Seperti diberitakan sebelumnya, Rabu 22 September lalu, Presiden Rusia Dmitry Medvedev mengeluarkan surat keputusan yang melarang pengiriman sistem rudal pertahanan udara S-300 dan senjata lainnya ke Iran. (Irib.ir)
