Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH. Said Aqil Siradj, mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) agar mendesak Malaysia meminta maaf kepada Indonesia, atas pelecehan terhadap kedaulatan bangsa dengan melakukan pelanmggaran perbatasan dan penangkapan kepada tiga petugas DKP (Departemen Kelautan dan Perikanan) itu. Karena itu SBY sebagai kepala negara harus tegas dan berani menghadapi Malaysia.
“Yang diinginkan PBNU dalam masalah Malaysia-Indonesia adalah agar SBY bersikap tegas dan berani kepada Malaysia karena kita ada di pihak yang benar. SBY harus menyatakan bahwa kamu (Malaysia) terbukti salah dan untuk itu harus meminta maaf kepada rakyat Indonesia,”tandas Ketua Umum PBNU KH. Said Aqil Siradj.
Dia mengatakan hal itu kepada para wartawan saat berbuka puasa bersama dengan para ulama, duta besar negara sahabat dan pengurus PBNU di Gedung PBNU Jl. Kramat Raya 164 Jakarta, Sabtu 4 September 2010.
Hadir dalam acara buka puasa bersama tersebut antara lain Wakil Ketua Umum PBNU KH. As’ad Ali Said, Sekjen PBNU H. Iqbal Sullam. Enceng Sobirin, Mun’im DZ, Menakertrans A. Muhaimin Iskandar, Menteri PDT A. Hilmy Faishal Zain dll.
Yang pasti lanjut Said Aqil, NU berharap bangsa Indonesia tidak takut atau minder menghadapi Malaysia, karena Indoensia dalam pihak yang benar. “Apalagi masalah ini menyangkut harga diri dan kedaulatan bangsa Indonesia, sehingga sebagai kepala negara SBY harus tegas menghadapi setiap negara yang coba-coba melecehkan kedaulatan negara,”tambah Said Aqil Siradj berharap.
Semantara itu, Tokoh nasional yang juga mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta pemerintah Indonesia tegas menghadapi Malaysia. Kalla meminta pemerintah tegas dalam mempertahankan wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
JK, sapaan akrab Kalla, mengatakan perundingan wilayah perbatasan sangat memakan waktu. "Itu memang sangat teknis sekali," kata JK di sela-sela pelepasan Tim Siaga Palang Merah Indonesia menyambut Lebaran 2010 di Silang Monas, Jakarta, Minggu 5 September 2010.
Namun demikian, menurutnya komitmen yang tinggi dalam mempertahankan klaim wilayah Indonesia adalah salah satu hal yang mutlak dilakukan.
"Berunding lewat jalur diplomasi jelas harus dilakukan, kita harus menyelesaikan dengan baik-baik, tapi posisi kita harus tegas. Untuk itu tim perunding harus ahli dan dengan bukti-bukti yang ada," katanya. (Suaramedia.com)
