Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Marzuki Alie mengatakan, jadi dan tidaknya pembangunan gedung baru DPR masih menunggu keputusan bersama rapat pimpinan dengan para fraksi.
Namun saat ditanya waktunya, Marzuki belum bisa memastikan kapan rapat pimpinan akan diselenggarakan. "Yang pasti rapat itu harus lengkap dihadiri semua fraksi," kata Marzuki di gedung DPR Kamis (30/9/2010) petang..
Dia menambahkan, tadi dalam rapat Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) dengan tim teknis dan konsultan pimpinan telah mendapat pemaparan mengenai hasil kajian tentang biaya pembangunan gedung.
Awalnya, lanjut Marzuki, biaya yang diajukan adalah Rp1,8 triliun. Itu telah disetujui Kementerian Keuangan dan dalam rencana APBN pun telah dianggarkan Rp1,8 triliun untuk tiga tahun, dimana anggaran 2010 adalah Rp250 miliar, 2011 adalah Rp800 miliar, dan 2012 Rp750 miliar.
"Tempo hari setelah saya minta untuk dikaji ulang biaya itu turun jadi Rp1,5 triliun. Itu sudah lengkap termasuk mebel, IT, dan lain-lain," kata Marzuki.
Kemudian dalam rapat hari ini tim teknis memaparkan biaya bisa ada penurunan lagi. "Tadi mereka (tim teknis dan sekjen) sampaikan kepada BURT akan turun lagi menjadi Rp1,3 triliun. Jadi, sudah berkurang Rp500miliar, setengah triliun. Itu bagaimana kerasnya pimpinan menekan tim teknis agar menekan biaya," ujarnya.
Kendati demikian, Marzuki merasa biaya itu masih bisa ditekan lagi. "Saya masih berharap turun lagi jadi Rp1,2 trilun," kata dia.
Apabila bisa turun lagi menjadi Rp1,2 triliun, menurutnya, maka jadinya biaya pembangunan gedung tersebut ada penghematan Rp600 miliar.
Mengenai perlu tidaknya gedung itu dibangun, lanjut Marzuki, pimpinan meminta kepada tim teknis agar mempresentasikan sendiri seluruh konsep kepada semua fraksi.
Dengan demikian seluruh fraksi dapat memahami dan menyatakan pendapatnya. "Apapun yang diputuskan bersama oleh fraksi itu yang akan kami laksanakan," kata Marzuki.
Namun Marzuki memastikan bahwa pembangunan itu tidak akan dilaksanakan tahun 2010 ini. "Yang jelas tahun ini tidak perlu kita laksanakan. Karena anggaran Rp250 miliar itu walau hangus pun, maka anggaran tahun 2011 masih cukup bahkan masih berlebih. Itu artinya tak perlu risau, tak ada masalah, kita kembalikan kepada negara," ujarnya.
Dia menambahkan, bahwa meski diupayakan penghematan hingga Rp600miliar atau penekanan anggaran hingga Rp1,2 triliun, dipastikan tidak akan mengurangi kualitas bangunan dan luas bangunan.
Penghematan itu dilakukan dalam pos biaya bangunan dan konsultan, juga dalam pos biaya IT dan mebel. "IT Rp250 miliar itu berlebihan. Saya minta turunkan lagi. Menurut saya untuk IT Rp50 miliar saja sudah mahal sekali kok," kata Marzuki.
Penghematan itu masih tetap terus dikaji. "Itu sedang kita kaji. Kalau bisa turun lagi dengan memanfaatkan aset yang ada. Misalnya, mebel tak perlu baru beli lagi, kalau masih bagus kan bisa kita pindahkan saja," tuturnya.
Semula, biaya pembangunan Rp 1,8 triliun akan dianggarkan dalam 3 tahun anggaran 2010 hingga 2012 dengan anggaran masing-masing Rp 250 miliar, Rp 800 miliar, dan Rp 750 miliar. Penurunan biaya pembangunan ini tidak akan memengaruhi volume dan kualitas gedung yang akan dibangun. Namun, secara teknis, Marzuki mengaku tidak mengetahui di mana saja penghematan terjadi.
Tak dibangun tahun ini
Rapat juga memutuskan, gedung baru tidak akan dibangun pada tahun 2010. Anggaran Rp 250 miliar yang sudah dialokasikan akan dikembalikan ke kas negara. "Walaupun nantinya yang Rp 250 miliar hangus, saya yakin anggaran tahun 2011 (Rp 800 miliar) cukup," ujarnya.
Kepastian mengenai perlu tidaknya gedung ini dibangun masih akan menunggu sikap semua fraksi setelah mendengarkan paparan dari tim teknis dan konsultan. "Yang jelas, tahun ini tidak perlu dilaksanakan pembangunannya," ungkap Marzuki. (Suaramedia.com)
