Sebuah seruan untuk lebih banyak Masjid dengan menara di Austria memunculkan kritik panas dari politisi sayap kanan, beberapa dari mereka bahkan sampai menuntut dicekalnya semua imigran dari negara-negara Muslim.
Dalam sebuah wawancara dengan Austria Press Agency, ketua komunitas Muslim negara itu, Anas Shakfeh, mengatakan bahwa dirinya berharap bisa melihat sebuah Masjid dengan menara di setiap ibukota sembilan provinsi di Austria.
"Itu harapan saya untuk masa depan," ujarnya. "Dalam jangka panjang, seseorang tidak bisa mencegah orang lain mempraktikkan kebebasan beragamanya, yang dilindungi oleh konstitusi."
Dua partai sayap kanan Austria segera bereaksi, dengan Partai Kebebasan yang menggambarkan Masjid sebagai tempat persemaian kelompok radikal dan menyerukan larangan imigrasi terhadap orang-orang dari negara-negara Islam.
Sedangkan Aliansi untuk Masa Depan Austria mendesak sebuah larangan terhadap Masjid dan menara di semua provinsi Austria, berdalih bahwa keduanya adalah sel-sel perlawanan untuk sebuah masyarakat paralel yang tidak manusiawi dan memusuhi demokrasi.
Menurut perkiraan terakhir oleh Dana Integrasi Austria, hanya lebih dari setengah juta Muslim yang tinggal di Austria, dari total populasi 8.3 juta jiwa.
Tahun lalu, diberitakan bahwa sebuah Masjid baru akan dibangun di Nenzing, Vorarlberg, di atas lahan seluas 650 meter persegi tapi tanpa kubah maupun menara.
Dilaporkan oleh koran Vorarlberger Nachrichten bahwa pemerintah kota Nenzing telah setuju untuk menjual lahan seluas 1,500 meter persegi ke Asosiasi Budaya Turki-Islam (ATIB) sebagai lokasi rumah ibadah tersebut.
Berita itu datang setelah Departemen Luar Negeri AS mengkritik Vorarlberg dalam laporan hak asasi manusia tahunannya.
Laporan itu mengkritik provinsi tersebut atas perubahan di dalam hukum untuk membuat pembangunan menara semakin sulit, sebuah pelanggaran terhadap kebebasan mengekspresikan agama.
Sudah lama terdapat perdebatan publik di Austria tentang pembangunan menara. Hukum zonasi di dua provinsi, Carinthia dan Vorarlberg, telah diamandemen untuk membuatnya semakin sulit untuk membangun menara yang berkonflik dengan penampilan tradisional kota.
Dalam responnya terhadap laporan AS, Gubernur Vorarlberg Herbert Sausgruber menyebut kritik itu berlebihdan dan tidak dibenarkan oleh fakta-fakta. Dia mengklaim bahwa hukum zonasi provinsi tidak bersifat diskriminatif.
Pemimpin Partai Kebebasan Vorarlberg (FPO) Dieter Egger mengatakan bahwa laporan AS itu tidak dapat dipertahankan dan terlalu ikut campur dalam urusan pronvinsial. "Setelah serangan 11 September, AS harus memahami konfrontasi keras kami terhadap arus Islam fundamentalis di negara kami," ujarnya.
Sebuah laporan oleh Komite Penghapusan Diskriminasi Ras PBB (CERD) mengklaim bahwa kaum Muslim di Austria menjadi obyek diskriminasi sosial dan serangan verbal. (Suaramedia.com)
