Perdana Menteri Jalur Gaza Ismail Haniyah telah menuding Otoritas Palestina melakukan tindakan-tindakan anti-keagamaan di Tepi Barat.
Ismail Haniyeh menunjuk pada "beberapa langkah" yang dilakukan oleh Otoritas sejak dimulainya bulan suci Ramadhan untuk membatasi kegiatan-kegiatan keagamaan, agen Palestina kantor berita Ma'an mengabarkan pada Selasa waktu setempat.
Pemerintah yang didukung Barat, Presiden Mahmoud Abbas telah berangsur-angsur melarang semua hal namun sanksi pemerintah melarang para pejabat berkhotbah atau memberikan pelajaran-pelajaran keagamaan di Tepi Barat. Pemerintah Palestina mengatakan bahwa hal ini menjauhkan kelompok militan seperti Hamas melakukan perekrutan.
Pecahnya perselisihan semacam itu selama bulan suci umat Muslim, Ramadhan menunjukkan betapa agama menjadi sebuah baris depan baru dalam pertempuran di antara persaingan di antara pemerintahan Palestina tersebut.
Masing-masing pesaing telah memerintah hanya wilayahnya sendiri-sendiri sejak Hamas memenangkan kendali atas Gaza dari angkatan bersenjata yang loyal pada Abbas pada tahun 2007, menyisakan baginya hanya memerintah Tepi Barat. Sejak saat itu, Hamas di Gaza telah meningkatkan profil keagamaan di kehidupan umum sementara pemerintah Abbas berusaha untuk merendahkan profil tersebut.
Pada sebuah konferensi berita pada Minggu waktu setempat menteri urusan keagamaan Otoritas Palestina, Ibrahim Habbash, mengatakab bahwa sejak dimulainya tahun-tahun pemerintahan telah memaksakan kendali di semua Masjid di Tepi Barat, mencegah siapapun yang tidak diijinkan oleh pemerintah untuk berkhotbah atau memberikan pelajaran-pelajaran keagamaan.
Hal ini mencegah Hamas menggunakan Masjid untuk merekrut anggota baru, ia mengatakan. Hal ini juga memperbolehkan pemerintah "untuk mempersatukan pesan Islam, yang menenangkan dan mempersatukan."
Haniyeh berbicara kepada para reporter di sebuah upacara pendirian kembali kantor polisi di kamp pengungisan Al-Shati. "Apa yang terjadi di Tepi Barat adalah sebuah perang keagamaan yang menjadikan orang-orang yang saleh sebagai targetnya, terutama generasi baru," ia mengatakan.
Gerakan tersebut, ia mengatakan, termasuk memperkecil volume pengeras suara Masjid pada panggilan sholat, yang dikenal dengan adzan, mencegah penghafalan kitab suci Al-Quran dengan menutup asosiasi Qur'ani dan mencegah sheikh yang tergabung dengan Hamas menyampaikan khotbah, yang ia katakan telah menyisakan Masjid tanpa penceramah.
Sementara itu, Habbash berdalih tentang pelarangan-pelarangan tersebut, "Al-Qur'an seharusnya diperdengarkan ketika dibacakan, dan kami mengetahui bahwa orang-orang terlalu sibuk dengan urusan kehidupan sehari-hari mereka dan tidak akan memberikan telinga mereka pada apa yang keluar dari pengeras suara Masjid," ia mengatakan.
Sumber-sumber Hamas mengatakan bahwa Kementerian Urusan Keagamaan Otoritas Palestina telah menutup ratusan pusat untuk pengajaran Al-Qur'an di Tepi Barat beberapa bulan terakhir. Pusat tersebut biasanya beroperasi di dalam Masjid, yang secara langsung dikendalikan oleh kementerian.
Pejabat keamanan Otoritas Palestina mengatakan bahwa pusat tersebut digunakan sebagai markas dan tempat-tempat pertemuan untuk para pendukung Hamas.
Di lain pihak, Hamas mengatakan bahwa pusat-pusat Islam tersebut telah digunakan sebagai sekolah-sekolah untuk mengajarkan para pemuda dan pemudi membaca Al-Quran dengan sungguh-sungguh.
Awal minggu ini, pemerintah Otoritas Palestina mengeluarkan sebuah perintah yang melarang Sheikh Hamed Bittawi, perwakilan senior Hamas di Tepi Barat dan seorang cendikiawan Muslim ternama, menyampaikan khotbah selama sholat Jum'at.
Bittawi sendiri dalam menanggapi pelarangannya, mengatakan bahwa keputusan tersebut sama halnya dengan sebuah "deklarasi perang terhadap Tuhan".
Haniyeh mengatakan bahwa "perang keagamaan yang dilancarkan oleh Otoritas Palestina bertujuan untuk mengalahkan populasi relijius dan merusak agama untuk keseluruhan generasi warga Palestina dengan cara mengimplementasikan plot Amerika-Zionis dengan menggunakan tangan-tangan warga Palestina."
"Mereka tidak akan sukses dalam perang melawan Islam, karena mereka melawan Tuhan," Haniyeh mengatakan, menuding bahwa Otoritas Palestina berusaha untuk memaksakan "normalisasi keagamaan."
Ia mendesak warga Palestina yang relijius untuk "tidak menyerah" dan keberatan pada gerakan tersebut.
Juru bicara hamas Sami Abu Zuhri meminta negara-negara Arab dan negara-negara Muslim untuk memboikot Otoritas Palestina atas "Perang Keagamaan" yang dilaksanakan pihak Otoritas Palestina tersebut. (Suaramedia.com)
