TEL AVIV - Perang Libanon pertama dan Persetujuan Oslo tidak disebutkan dalam buku teks sejarah Israel, harian Israel Haaretz melaporkan, sementara peristiwa yang lebih baru, seperti penandatanganan perjanjian damai dengan Yordania, dimasukkan.
Departemen Pendidikan mengatakan dalam tanggapan bahwa "secara alami, tidak semua peristiwa bersejarah dapat dimasukkan dalam kurikulum."
Sekitar 10 hari yang lalu, guru-guru sekolah umum sejarah menerima buku pegangan yang dikirim oleh direktur pendidikan sejarah di Departemen Pendidikan, Michael Yaron. Buku pegangan itu berjudul "Kurikulum untuk Mata Pelajaran Sejarah SMA" yangberisi topik yang diharapkan dapat dihantarkan oleh guru sejarah di kelas selama tiga tahun sekolah menengah atas.
Sejarah pelajaran di sekolah menengah dibagi menjadi dua unit, keduanya wajib untuk semua siswa. Unit kedua lebih lanjut dibagi ke dalam dua kelompok berikut ini: Nazisme, anti-Semitisme, Perang Dunia II dan Holocaust, dan membangun "negara" Israel di Timur Tengah.
Pengelompokan yang terakhir mencakup semua konflik Israel dari perjuangan untuk kenegaraan hingga perang Arab - Israel 1973, diikuti dengan bagian pada "perjanjian perdamaian antara Israel, Mesir dan Yordania."
Di masa lalu, Departemen Pendidikan umumnya menghindari mengajar sejarah baru, menyatakan bahwa dibutuhkan 20 sampai 30 tahun untuk sampai pada perspektif sejarah yang cocok untuk diajarkan kepada kaum muda.
Namun, melompati perang Libanon pertama dan Persetujuan Oslo, tetapi memasukan kesepakatan damai dengan Yordania serta "imigrasi Yahudi ke Israel selama 30 tahun terakhir dari abad ke-20," tampaknya merupakan suatu penyimpangan dari aturan.
"Departemen Pendidikan tidak suka membahas isu-isu kontroversial seperti perang Libanon pertama atau Persetujuan Oslo," seorang guru sejarah veteran berkata kepada Haaretz. "Itu tidak selalu tentang politik, lebih dari keinginan untuk menghindari konfrontasi dan menjaga semuanya untuk tetap tenang."
"Ini salah, bahkan secara pedagogis," lanjut guru itu. "Subyek yang disebut sensitif adalah yang paling relevan dan paling menarik untuk siswa."
"Berbicara secara profesional, ini merupakan keputusan konyol dan tidak masuk akal," kata Profesor Hannah Yablonka Ben-Gurion University, yang memimpin komite penasihat kementerian pendidikan sejarah.
"Perjanjian damai dengan Yordania tidak muncul dari sebuah ruang hampa, tetapi sebagai hasil dari Persetujuan Oslo. Tapi lebih dari itu, isu-isu eksistensial ini sangatlah penting. Siswa perlu mengetahui apa yang disebut dengan Otorita Palestina. Ini merupakan bagian dari memetakan realitas. "
Adapun perang Libanon, katanya, "peristiwa 28 tahun itu menawarkan perspektif yang cukup pada peristiwa tertentu, terutama jika peristiwa itu kemudian diajarkan di sekolah-sekolah Tidak ada pembenaran profesional untuk keputusan ini."
Seorang pejabat Departemen Pendidikan menolak klaim bahwa keputusan untuk mengecualikan subyek tersebut adalah sebuah langkah politik. "Sebuah komite eksternal profesional mempekerjakan staf yang terdiri dari para sejarawan terbaik untuk menyusun kurikulum yang membentuk panduan ini, dan yang diumumkan dua tahun lalu," katanya.
"Ada banyak argumen dan pertimbangan dalam komite sebelum mereka sepakat pada sebuah program yang memperhitungkan tidak hanya peristiwa bersejarah, tetapi jumlah jam mengajar yang dialokasikan untuk pelajaran sejarah."
Ketua komite, Profesor Yisrael Bartal dari Universitas Ibrani, tidak bisa dihubungi untuk memberikan komentar.
Departemen Pendidikan juga merilis pernyataan di mana mereka mengatakan bahwa "secara alami, kurikulum tidak bisa mencakup semua mata pelajaran sejarah dan peristiwa. Program ini mencakup peristiwa bersejarah formatif orang Yahudi hingga hari ini. "
Persetujuan Oslo, secara resmi disebut Declaration of Principles on Interim Self-Government Arrangements atau Declaration of Principles (DOP) merupakan suatu tonggak penting dalam konflik Palestina-Israel yang sedang berlangsung, salah satu isu utama dalam konflik Arab-Israel.
Itu adalah perjanjian tatap muka langsung pertama antara pemerintah Israel dan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO). Persetujuan ini dimaksudkan untuk menjadi salah satu kerangka untuk negosiasi di masa depan dan hubungan antara pemerintah Israel dan Palestina, di mana semua "isu status akhir" antara kedua belah pihak akan diatasi dan diselesaikan.(suaramedia)
