"Seandainya ada daftar yang dibuat dengan pelanggaran besar hak asasi manusia yang besar, Israel akan berada pada puncak daftar itu," kantor berita Anatolia mengutip Davutoglu yang mengatakan pada hari Senin di Bandara Internasional Ankara, Esenboga, sebelum pertemuan Dewan Hak Asasi Manusia PBB di Jenewa.
Davutoglu juga menggambarkan serangan tersebut diluncurkan oleh pasukan Israel di sebuah kapal bantuan Turki menuju Jalur Gaza yang terkepung sebagai "serangan terhadap sebuah konvoi sipil yang melanggar semua hak asasi manusia dan prinsip-prinsipnya."
Dia juga mengatakan bahwa ia akan menyerahkan laporan tentang penyerbuan tersebut pada 21 Maret, ketika Dewan HAM PBB bertemu untuk pertemuan berikutnya.
Dewan HAM PBB adalah entitas tertinggi di mekanisme PBB dalam kaitannya dengan hak asasi manusia. Turki memainkan peran aktif dalam Dewan ini, Davutoglu berkata.
Turki yang sebelumnya adalah sebuah negara yang diawasi tentang hak asasi manusia, sekarang menerapkan kebijakan untuk melaksanakan standar global tentang hak asasi manusia ke tingkat yang lebih tinggi, Davutoglu menekankan.
"Kami memiliki diplomasi hak asasi manusia. Saya akan fokus pada diplomasi seperti itu di pertemuan hari Senin di Jenewa," Davutoglu berkata.
Militer Israel menyerang armada Kebebasan di perairan internasional di Laut Mediterania pada tanggal 31 Mei 2010, menewaskan sembilan warga Turki di atas kapal MV Mavi Marmara yang berbendera Turki dan melukai sekitar 50 orang lainnya yang merupakan bagian dari kelompok pekerja kemanusiaan dan aktivis pada konvoi enam kapal tersebut.
Israel juga menangkap dan kemudian membebaskan hampir 700 aktivis dari 42 negara di atas kapal-kapal dari armada Kebebasan, yang mencoba untuk mematahkan pengepungan Gaza untuk memberikan 10.000 ton bantuan kemanusiaan kepada rakyat yang telah lama menderita wilayah itu.
Sementara itu, menteri Turki mengkritik Amerika Serikat karena baru-baru ini telah memveto resolusi PBB yang menyerukan penghentian kegiatan pemukiman Israel di wilayah Palestina yang diduduki.
"Anda tidak bisa mengharapkan Israel untuk mengambil langkah yang diperlukan untuk perdamaian di meja perundingan jika ada negara-negara lain yang menolak untuk mengkritik rezim itu," kata Davutoglu.
Pernyataan tersebut dibuat sementara rezim Israel telah terus melanjutkan pembangunan pemukiman di tanah Palestina yang diduduki di Tepi Barat dan Timur Al-Quds (Yerusalem).
PBB telah berulang kali mengutuk Tel Aviv karena telah menentang panggilan internasional untuk menghentikan aktivitas pembangunan pemukiman ilegal.
Palestina melihat kegiatan penyelesaian konstruksi tanpa henti Israel sebagai rintangan utama dalam upaya untuk mendirikan negara merdeka di wilayah-wilayah yang direbut Israel dalam Perang Enam Hari 1967.
Menyentuh pada perkembangan terakhir di Libya, Davutoglu mengatakan bahwa sangat penting bagi Libya untuk memulai sebuah istilah baru yang menghormati hak asasi manusia dan memenuhi tuntutan orang-orang Libya.
"Kami tidak memiliki keyakinan bahwa setiap orang harus meninggalkan Libya," Davutoglu menambahkan.
suaramedia