Menteri Luar Negeri (Menlu) Amerika Serikat (AS) Hillary Clinton mengakui adanya kontak Pemerintah AS dengan kelompok-kelompok oposisi di berbagai negara Arab itu dalam pertemuan dengan Komite Perubahan Anggaran (Appropriations Committee) Senat AS di Washington DC, AS, Rabu (2/3).
Hillary mengatakan, Iran mengontak pihak-pihak oposisi di Mesir, Bahrain, dan Yaman, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam usaha untuk mengarahkan jalannya revolusi.
”Mereka melakukan semua yang bisa mereka lakukan untuk memengaruhi hasil-hasil (revolusi) di tempat-tempat ini. Mereka memanfaatkan Hezbollah untuk mengontak pendukung mereka di Hamas, yang kemudian mengontak pendukung mereka di Mesir,” ujar Hillary.
Iran, menurut Hillary, melakukan kontak diplomatik luar negeri yang sangat aktif dengan pihak oposisi di Bahrain, bahkan terlibat langsung dalam gerakan oposisi di Yaman.
Untuk mengimbangi gerakan Iran ini, menurut Hillary, AS juga melakukan kontak melalui jalur diplomatik atau jalur-jalur lain dengan pihak-pihak oposisi di seluruh Timur Tengah dan Afrika Utara. Ia mengakui, ini bukan tugas yang mudah.
”Kebanyakan orang (dari pihak oposisi itu) ingin kami membantu, tetapi mereka tak ingin kami menjadi pemeran utama. Jadi, tantangan kami adalah bagaimana memberi bantuan kepada mereka tanpa kelihatan seolah-olah kami ingin mengambil alih revolusi ini dari mereka,” ucap Hillary.
Menlu AS tersebut berusaha meyakinkan para anggota komite Senat, yang bertanggung jawab meloloskan usulan perubahan atau penambahan anggaran, bahwa Pemerintah AS membutuhkan ”sumber-sumber daya” untuk menggerakkan diplomat dan pejabat-pejabat AS lainnya guna menahan pengaruh Iran ini.
Ini adalah pengakuan pertama seorang pejabat tinggi AS tentang keterlibatan langsung negara itu dalam gelombang revolusi di dunia Arab. Sebelumnya Presiden Yaman Ali Abdullah Saleh dan sebuah panel penyelidik di parlemen Iran menyebut AS dan Israel berada di balik meletusnya aksi-aksi perlawanan rakyat di Timur Tengah dan Afrika Utara.
Tidak mudah
Hillary mengakui bahwa langkah Iran juga tidak mudah karena negara yang menganut aliran Syiah dan bukan bagian dari bangsa Arab itu sebenarnya tak punya banyak teman di Timur Tengah, yang mayoritas terdiri dari bangsa Arab beraliran Sunni. Kelompok Hamas, yang sejak lama didukung Iran dan Ikhwanul Muslimin, yang menjadi kelompok oposisi terbesar di Mesir, adalah kelompok-kelompok beraliran Sunni.
Pengaruh Iran diduga akan lebih mudah diterima di Bahrain, yang juga sedang diguncang aksi antipemerintah oleh rakyat yang mayoritas beraliran Syiah. Meski demikian, menurut Patrick Clawson dari Washington Institute for Near East Policy, komunitas Syiah di Bahrain lebih cenderung mengikuti para pemimpin lokal mereka daripada melihat ke Iran.
Dalam perkembangan terakhir gelombang krisis politik di dunia Arab, Perdana Menteri Mesir Ahmed Shafik secara mengejutkan mengundurkan diri, Kamis (3/3). Dewan Agung Militer Mesir, yang kini mengendalikan pemerintahan, menerima pengunduran diri itu dan langsung menunjuk mantan Menteri Transportasi Essam Sharaf untuk membentuk kabinet baru.
Para aktivis demokrasi, Ikhwanul Muslimin, dan kelompok-kelompok oposisi lain selama ini mendesak Shafik serta para menteri, yang diangkat sejak era Hosni Mubarak, agar segera berhenti.
Sementara di Yaman, aliansi partai-partai oposisi dan para pemuka agama membuat proposal yang memberi kesempatan Presiden Ali Abdullah Saleh lengser secara damai dan terhormat sebelum tahun ini berakhir. Saleh sendiri, Minggu, bersumpah akan mempertahankan rezimnya dengan setiap tetesan darah.
kompas