Ancaman AS yang akan menghentikan suntikan dana untuk UNESCO, Jika salah satu Organisasi dibawah PBB itu mengakui keanggotaan Palestina ternyata bukan hanya gertakan saja. Awal pekan ini secara resmi Amerika Serikat telah mengumumkan bahwa mereka telah berhenti membiayai UNESCO.
Juru bicara Delpu AS Victoria Nuland mengatakan pada wartawan, AS tidak memiliki pilihan kecuali menghentikan pembiayaan itu karena undang-undang AS yang disahkan pada 1990-an, mengatakan Washington tidak akan melakukan transfer sebesar 60 juta dolar yang direncanakan, yang sedianya (akan ditransfer) pada November, lapor Reuters.
"AS ... tetap dengan keras berkomitmen pada keterkaitan multilateral, yang kuat di sistem PBB itu. Bagaimanapun, keanggotaan Palestina sebagai negara di UNESCO telah memicu pembatasan legislatif yang telah lama ada, yang akan mendorong AS untuk mengekang diri dari memberikan sumbangan pada UNESCO," kata Nuland.
Nuland juga mengatakan keputusan Senin oleh negara-negara anggota UNESCO untuk mengakui Palestina sebagai anggota, telah "disesalkan, terlalu dini dan merusak tujuan bersama kita (mencapai) perdamaian yang konprehensif, adil dan kekal di Timur Tengah".
AS memberi 22 persen dana UNESCO. Badan itu memutuskan, Senin, untuk memberi Palestina keanggotaan penuh, keputusan yang akan mendorong upaya mereka di PBB untuk mendapatkan pengakuan sebagai negara.
UNESCO adalah badan PBB pertama dimana Palestina bergabung sebagai anggota penuh sejak Presiden Mahmud Abbas meminta keanggotaan penuh di PBB pada 23 September lalu.
Di antara tugas UNESCO adalah menetapkan tempat-tempat Warisan Dunia, meningkatkan pendidikan di sekeliling dunia, dan mengadakan sistem peringatan dini tsunami di Pasifik.
Proses
AS dan sekutunya Israel menentang gerakan diplomatik Palestina di sistem PBB, melukiskan hal itu sebagai upaya untuk melangkaui proses damai yang telah berusia dua dasawarsa. Washington mengatakan hanya dimulainya kembali pembicaraan damai yang berakhir dengan perjanjian dengan Israel yang dapat menghasilkan tujuan negara Palestina.
Sebelumnya Senin, anggota-nggota parlemen AS dari partai Republik minta agar dana itu dihentikan, dan Gedung Putih dan juga pejabat lainnya di seluruh spektrum politik AS mengkritik tindakan UNESCO itu.
Susan Rice, duta besar AS untuk PBB, mengatakan tindakan UNESCO itu "bukan pengganti bagi pembicaraan, tapi itu sangat merusak UNESCO".
Para pejabat Palestina menyatakan mereka akan meminta keanggotaan penuh di sebanyak mungkin badan PBB. Itu jelas mengkhawatirkan para pejabat deplu AS yang takut akan hilangnya pengaruh AS, jika lebih banyak penghentian dana yang dipicu oleh undang-undang.
Undang-undang 1990-an itu melarang pembiayaan AS pada organisasi PBB yang memberi keanggotaan penuh pada sebuah kelompok yang tidak memiliki sifat-sifat negara yang diakui secara internasional.
Bahasa (UU) itu dimaksudkan sebagai tindakan lebih dulu untuk merintangi normalisasi hubungan dan aktivitas Palestina dalam masyarakat internasional, kata Lara Friedman, direktur kebijakan di Americans for Peace Now, sebuah kelompok pro-perdamaian Yahudi-Amerika.
Undang-undang itu dapat juga melarang Amerika mendanai organisasi PBB lainnya yang memberi Palestina keanggotaan penuh , seperti Badan Energi Atom Internasional (IAEA), yang di antara hal-hal lainnya mengawasi program nuklir Iran.
Esther Brimmer, asisten menlu untuk organiosasi internasional, telah menemui wakil-wakil perusahaan besar AS, Senin, untuk menyampaikan kekhawatiran atas kemungkinan upaya Palestina untuk masuk Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia (WIPO).
WIPO yang bermarkas di Jenewa adalah organisasi PBB yang ditugasi untuk melindungi hak cipta, yang mencakup apa saja dari daftar nyanyian hingga paten bagi obat baru dan inovasi teknologi tinggi.
Kelompok Yahudi Amerika lainnya, J. Street, minta kongres untuk mengamandemen undang-undang itu guna mempertahankan pembiayaan AS pada UNESCO dan organisasi lainnya.
"Jika kongres tidak bertindak, kita dapat segera mendapati diri kita tanpa suara di badan-badan yang berafiliasi dengan PBB yang sangat penting bagi pekerjaan, keselamatan dan keamanan Amerika," kata Dylan William dari J. Street.
