Pemerintah Israel mendukung berdirinya negara Palestina merdeka melalui perundingan bukan proklamasi sepihak di sidang Majelis umum pada september mendatang. Hal itu dikatakan Presiden Shimon Peres kepada Wakil Sekretaris Jenderal PBB Asha-Rose Migiro pada Ahad (29/5) kemarin.
Tindakan itu, menurut Peres, "takkan menghasilkan berdirinya satu negara secara sesungguhnya".
Satu-satunya cara bagi berdirinya negara Palestina ialah melalui pembicaraan "langsung dan terpisah" antara kedua pihak, tambah Peres, sebagaimana dilaporkan Xinhua, pada Senin (30/5).
"Jurang pemisah antara kedua pihak "tidak terlalu lebar" dan tak ada diragukan pada akhir perundingan `akan ada perbedaan besar antara posisi pembukaan dan penutupan`, seperti yang terjadi dalam perundingan apa pun," kata Peres kepada Migiro, menurut siaran pers yang dikeluarkan kantornya di Jerusalem.
Mengenai rencana kelompok pro-Palestina untuk meluncurkan flotila lain ke Jalur Gaza, dengan tujuan "melanggar" blokade laut Israel, Peres mengatakan "hukum internasional mengizinkan satu negara mencegah masuknya kapal" yang belum diperiksa dan "jika ada kecurigaan kapal itu membawa senjata".
Ia mengatakan ia telah berbicara mengenai masalah tersebut dengan Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon dan meminta dia "berbicara dengan keras dan jelas" dalam menentang armada kapal lain pada depan ke daerah kantung Palestina itu.
Peres mengatakan kalau para pemimpin HAMAS mau mensahkan prinsip yang diletakkan oleh Kuartet Timur Tengah, Kota Gaza dapat berubah jadi "kota terbuka yang makmur, kota perdamaian".
Angkatan Laut Israel membunuh sembilan pegiat pada Mei lalu, setelah agresi untuk mencegah satu flotila sampai ke Jalur Gaza.
Migiro, yang sedang mengunjungi wilayah tersebut, mengatakan kunjungannya ke Jerusalem dimaksudkan untuk membina hubungan antara Israel dan PBB. Ia mengatakan organisasi dunia itu menghargai bantuan Israel buat negara yang dilanda bencana alam, seperti Haiti, dan kegiatan untuk memerangi kemiskinan internasional.
PBB terikat komitmen untuk bekerja sama dengan masyarakat internasional guna mencapai penyelesaian konflik Palestina-Israel dengan dasar dua negara yang hidup berdampingan dalam kedamaian dan aman, tambah wanita pejabat PBB tersebut. (antaranews)
