Pernyataan mengundurkan diri meluncur ringan dari mulut Duta Besar Yaman untuk Amerika Serikat, Ahad dua pekan lalu. Abdullah al-Saidi mengikuti jejak sejumlah koleganya yang lebih dulu mundur setelah pecah peristiwa berdarah di kampus Universitas Sana'a.
"Saya telah mengirim surat pengunduran diri kepada Presiden dan Kementerian Luar Negeri sebagai protes atas kekerasan yang terjadi pada Jumat lalu," ujar Al-Saidi.
Sebelumnya, tiga menteri, sebelas anggota parlemen, beberapa politikus dari Partai Kongres Umum Rakyat-partai yang berkuasa saat ini-dan seorang duta besar mengundurkan diri. Mereka mundur lantaran tragedi penembakan yang menelan 52 korban itu.
Para pemuda Yaman menuntut pengunduran diri Presiden Ali Abdullah Saleh setelah 32 tahun berkuasa. Tuntutan itu disampaikan para pemuda di Taghyir Square sejak sebulan lalu. Oposisi menuduh Saleh telah memerintahkan polisi militer melepaskan tembakan ke arah para demonstran.
Oposisi, yang dipelopori Jenderal Ali Muhsin al-Ahmar, sudah berulang kali menuntut Saleh mundur. Senin dua pekan lalu, Al-Ahmar menyatakan dukungannya terhadap gerakan pemuda prodemokrasi. "Sudah tidak ada lagi saling pengertian antara demonstran dan Presiden Saleh. Satu-satunya cara, dia harus mundur," ujar Yassin Noman, politikus dari partai oposisi.
Sebaliknya, Presiden Saleh bersumpah akan tetap mempertahankan jabatannya. "Dengan setiap tetes darahku," ujar sang Presiden. Selasa pekan lalu, juru bicara kepresidenan, Ahmed al-Sufi, menyatakan Saleh tetap menjabat presiden sampai akhir masa jabatan, September 2013.
Demi mempertahankan kekuasaannya, Saleh memberlakukan hukum darurat, yang mengizinkan pasukan keamanan menangkap dan menahan orang tanpa proses pengadilan, dengan mengabaikan konstitusi. Ketentuan ini langsung disahkan oleh parlemen Yaman dalam bentuk undang-undang keadaan darurat Rabu pekan lalu.
"Tidak ada maksud kami selain melindungi warga dan mencegah pertumpahan darah," ujar Senan al-Ajji, anggota parlemen senior dari Partai Kongres Umum Rakyat. Saleh pun mulai berunding dengan para pemimpin partai oposisi, yang tergabung dalam koalisi. Ia menyatakan mulai mempertimbangkan empat poin yang diajukan koalisi oposisi soal pengalihan kekuasaan.
Empat tawaran yang diajukan pihak oposisi antara lain membentuk komite nasional guna merumuskan konstitusi baru dan melaksanakan pemilihan umum serta referendum berdasarkan porsi kekuasaan yang proporsional. Dua lainnya adalah membentuk komisi tertinggi yang mengawasi pemilu serta referendum dan melakukan voting dalam pemilihan anggota parlemen serta presiden pada akhir 2011.
Dalam kesempatan itu, Saleh berulang kali menegaskan, "Yaman membutuhkan kelembutan, demokrasi, dan pengalihan kekuasaan sipil untuk menjaga stabilitas negara serta keamanan lembaga demokrasi," ujar seorang sumber yang ikut rapat gabungan antara partai oposisi dan Presiden Saleh kepada Yemen Post, Rabu pekan lalu.
Selain dengan koalisi oposisi, Saleh membuka dialog dengan pemimpin gerakan separatis yang merupakan cabang Al-Qaidah di Yaman Selatan. Bahkan ia berusaha merangkul kelompok Syiah, yang selama tiga dekade kepemimpinannya selalu memunculkan konflik di Yaman.
Namun Saleh enggan bertoleransi kepada para pemimpin militer yang tergabung dalam oposisi. Ia mengancam Jenderal Ali Muhsin al-Ahmar bahwa setiap percobaan pemberontakan akan menyebabkan perang sipil. "Adanya perpecahan militer menyebabkan dampak negatif bagi seluruh rakyat," ujarnya.
Tindakan represif juga mulai dirasakan wartawan asing. Kementerian Informasi Yaman mencabut paksa izin profesi mereka yang dianggap memutarbalikkan fakta. Sejalan dengan itu, pemerintah Yaman telah mendeportasi dua wartawan Al-Jazeera. "Mereka tidak memberitakan secara profesional bagaimana keadaan sebenarnya di Yaman," ujar juru bicara kepresidenan, Tarq al-Shami.
