Setelah tumbangnya rezim Hosni Mubarak, upaya sekelompok aktivis Mesir dalam upaya menghentikan ekspor gas negara ke Israel akhirnya menang di pengadilan.
Ketua Gerakan Anti Ekspor Gas ke Israel, Yousri Ibrahim kepada Press TV (17/3) mengatakan, "Pengadilan memutuskan bahwa kementerian perminyakan tidak diijinkan mengekspor gas ke Israel sebelum tuntutan dalam negeri terpenuhi."
Bagi warga Mesir, masalah ekspor gas ke Israel selalu menjadi polemik di dalam negeri. Rakyat Mesir menilai Israel sebagai musuh dan menolak segala bentuk kerjasama dengan rezim Zionis.
Ekspor gas Mesir ke Israel merupakan salah satu persyaratan utama ekonomi dalam perjanjian damai 1979 yang disponsori AS antara Kairo dan Tel Aviv.
Berdasarkan kesepakatan tersebut, pada 2005 Mesir menandatangani ekspor gas senilai 2,5 miliar dolar dengan Tel Aviv. Dengan demikian, Israel mendapat sekitar 40 persen pasokan gas dari Mesir dengan harga yang sangat rendah.
Namun, setelah Mesir mengalami pemadaman listrik musim panas lalu karena kekurangan gas, sebagian besar tokoh negara ini menuntut revisi terhadap kesepakatan ekspor gas ke Israel.
Di lain pihak, Juru Bicara Ikhwanul Muslimin, Walid Shalaby kepada Press TV mengatakan, "Kesepakatan itu ditetapkan secara diam-diam, tidak diketahui oleh badan pengawas dan parlemen. Seharusnya kesepakatan itu diajukan ke parlemen yang akan memutuskan kepada siapa akan diekspor serta menentukan harga nya."
Di sisi lain, bencana nuklir di Jepang membuat rezim Zionis Israel khawatir dan menyatakan akan menjadikan gas sebagai energi alternatif utama daripada nuklir. Rabu (15/3) Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu menyatakan bahwa Tel Aviv akan mempertimbangkan kembali rencana energi nuklir untuk tahun mendatang dan memilih gas bumi sebagai alternatif utama.(irib)