Presiden Dewan Pimpinan Nasional Partai Demokrasi Kebangsaan Sayuti Asyathri meminta DPR agar tidak buta dan tuli atas penderitaan yang masih banyak dialami rakyat.
Hal ini terkait rencana pembangunan gedung DPR yang supermewah dengan fasilitas yang fantastis. "DPR periode lalu tidak pernah menyetujui atau bahkan merencanakan pembangunan gedung DPR yang supermewah itu. Kalaupun ada, paling tidak saya ketika jadi anggota Dewan tidak pernah ikut mengusulkan pembangunan itu," ujar Sayuti di Jakarta, Senin (6/9/2010).
Sayuti yang sebelumnya anggota Dewan dari Fraksi Partai Amanat Nasional ini mengaku kecewa jika anggota DPR pada periode lalu dianggap menyetujui pembangunan gedung.
"Itu pemutarbalikan fakta yang sama sekali tidak betul dan hanya ingin merusak citra anggota Dewan periode lalu," ujar Sayuti merujuk pada komentar pimpinan DPR yang menilai bahwa DPR periode lalu sudah mengusulkan dan menyetujui rencana pembangunan gedung DPR itu.
Sementara itu, perwakilan sejumlah fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat mencoba mengulur waktu setelah rencana pembangunan gedung baru DPR memunculkan kritik keras dari berbagai kalangan masyarakat. Dengan alasan beragam, mereka meminta agar pembangunan gedung mewah dengan biaya Rp 1,6 triliun (bangunan plus furnitur) itu ditunda.
Sekretaris Fraksi Partai Demokrat Saan Mustofa, misalnya, mengatakan rencana pembangunan gedung baru DPR harus ditunda dulu. "Cooling down saja dulu. Banyak yang harus dikaji," kata dia kemarin. Menurut Saan, Fraksi Demokrat juga belum menerima laporan rencana pembangunan gedung itu dari Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR.
Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional, Taufik Kurniawan, juga meminta agar proyek pembangunan gedung baru dikaji ulang secara menyeluruh. "Kami minta ditunda sebelum detail engineering disampaikan kepada publik secara terbuka," kata Taufik melalui telepon. Menurut Taufik, rencana pembangunan gedung baru memang sudah diputuskan DPR periode lalu. Namun bukan berarti rencana tersebut bisa jalan terus tanpa kontrol dari masyarakat. "Harus memperhatikan aspirasi yang berkembang," ujar dia.
Sekretaris Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Romahurmuziy meminta koleganya di BURT sensitif atas masukan masyarakat. Anggaran Rp 1,6 triliun untuk gedung terlalu besar, apalagi jika dikontraskan dengan angka kemiskinan yang masih tinggi. "Angka itu melukai masyarakat kalau (proyek) diteruskan," kata Roma.
Adapun Ketua Fraksi Golkar Setya Novanto mengatakan gedung baru DPR merupakan kebutuhan mendesak. Alasannya, gedung yang ada tak bisa lagi menampung 560 orang anggota DPR, plus para tenaga ahli dan staf sekretariat. Lagi pula, menurut dia, perencanaan gedung baru sudah dibahas berulang kali, termasuk di tingkat fraksi.
Ketua DPR Marzuki Alie juga berkukuh menyatakan bahwa gedung baru sangat diperlukan. Dengan penambahan staf ahli empat orang untuk setiap legislator, kata Marzuki, akan ada 2.240 orang baru, yang membutuhkan ruang kerja. "Mau ditempatkan di mana mereka? Itu tidak mengada-ada, kok," kata Marzuki seusai acara buka puasa bersama di rumah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Puri Cikeas, Bogor, tadi malam.
Untuk membahas kontroversi seputar rencana pembangunan gedung baru, menurut Marzuki, hari ini DPR akan menggelar rapat khusus. "Saya kumpulkan semua, pimpinan, BURT, dan konsultan. Saya cuci otaknya semua," kata politikus dari Partai Demokrat ini. (Suaramedia.com)
