Lembaga Center for Information and Development Studies (CIDES) mengusulkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Bapak Kesejahteraan. Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat itu dinilai telah banyak menggulirkan program-program prorakyat.
Sekjen PDI-P Tjahjo Kumolo memandang usulan tersebut sah-sah saja diusulkan oleh kelompok masyarakat. "Tetapi saya kira Bapak SBY belum berkenan menerimanya," kata Tjahjo, Jumat (13/8/2010), dalam pesan singkatnya.
Ia menilai, peningkatan kesejahtearan rakyat belum sepenuhnya terealisasi sebagaimana janji kampanye pada pemilihan presiden dan pidato pelantikan presiden periode kedua.
PDI-P menilai, hasil kerja di bawah kepemimpinan SBY belum menunjukkan hasil yang optimal. "Angka kemiskinan masih cukup tinggi dan angka pengangguran belum menunjukkan perbaikan dan penurunan yang signifikan. Utang negara juga masih cukup tinggi," ujar Tjahjo yang juga menjabat Ketua Fraksi PDI-P.
Selain itu, program-program kesejahteraan rakyat yang diluncurkan seperti PNPM dan dana BOS masih menggunakan dana utang dan belum mendapatkan dana mandiri.
Tjahjo mengusulkan, usul tersebut bisa disampaikan kembali saat berakhirnya jabatan SBY pada 2014. "Sambil kita evaluasi kembali keberhasilan beliau selama 10 tahun pemerintahannya," kata Tjahjo.
Sebelumnya, sikap Presiden SBY yang menganggap wajar kenaikan harga sembilan bahan pokok (sembako) menjelang Ramadhan dikritik Partai Golkar. Ketua DPP partai Golkar Firman Subagyo menilai pernyataan presiden seharusnya tidak disampaikan, sebab terkesan menyepelekan.
"Semakin liarnya kenaikan harga bahan pangan pokok menimbulkan keresahan yang luar biasa di kalangaan masyarakat. Ironisnya, presiden menganggap kenaikan harga pangan ini sebagai hal yang wajar," kata Firman dalam jumpa pers di ruang FPG, Gedung DPR, Senayan, Jakarta.
Wakil Ketua Komisi IV ini meminta SBY tidak menganggap remeh kenaikan harga di pasaran. Sebab tingkat ekonomi rakyat berbeda-beda. "Presiden tidak bisa menganggap sembako sebagai suatu yang sepele. Ini jadi ancaman yang serius bagi rakyat Indonesia," imbuhnya.
Firman mengatakan, lonjakan harga yang sangat tinggi di hampir seluruh komoditas telah menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat luas. Dari data yang ada sekitar 17,5 juta keluarga atau 70 juta rakyat (berdasar data penerima Raskin) akan terkena imbasnya.
"Kondisi ini harus cepat diantisipasi mengingat sudah sampai tahap darurat," pinta dia.
Kenaikan harga rata-rata 5-10 persen yang diumumkan Kementerian Perdagangan, kata Firman, tidak sesuai dengan kondisi lapangan. Beberapa media massa yang mengambil sampel langsung dari lapangan menunjukkan kenaikan 13 komoditas pangan utama mengalami kenaikan dari 9,41 persen hingga 93 persen.
"Lebih ironis meningkatnya harga kebutuhan pokok terutama produk pertanian seperti beras, cabai, sayuran, ternyata tidak berdampak pada peningkatan pendapatan para petani," kata Firman. (Suaramedia.com)
