Keterangan itu dirilis untuk mereaksi kritik masyarakat dunia terhadap rezim penjajah itu setelah mengizinkan pembangunan 1.300 tempat tinggal baru Zionis di wilayah Palestina.
"Israel memandang tidak ada keterkaitan antara proses perdamaian dan kebijakan pembangunan di Baitul Maqdis sejak lebih dari 40 tahun lalu," kata pernyataan itu.
Sejumlah resolusi PBB termasuk resolusi 242 dan 267 mengutuk Israel karena berupaya mengubah demografi dan Yahudisasi kota suci Quds.
Kebijakan standar ganda lembaga-lembaga dunia dan langkah AS memveto sejumlah resolusi PBB terhadap Israel, merupakan faktor paling penting berlanjutnya aksi ilegal Zionis di kawasan. (irib.ir)