Gerakan anti-perang di Washington merasa muak dengan perang-perang Amerika di luar negeri. Mereka menyalahkannya pada kekuatan kompleks industri militer, sebuah sistem di mana perang yang terjadi terus-menerus didorong oleh profit dan ekspansi global.
Dalam pidato perpisahannya pada tanggal 17 Januari 1961, presiden AS ke-34, Dwight D. Eisenhower, memberikan peringatan tentang bahaya perang. Ia mengatakan, ”Kita telah dipaksa untuk menciptakan industri persenjataan permanen besar. Selain itu, tiga setengah juta pria dan wanita secara tidak langsung terlibat dalam pembangunan pertahanan. Setiap tahunnya pengeluaran kita untuk keamanan militer lebih besar daripada pendapatan bersih dari semua perusahaan di Amerika.”
”Dalam dewan pemerintahan, kita harus waspada terhadap pengaruh akuisisi yang tidak beralasan, baik diminta atau tidak, oleh kompleks industri militer. Potensi munculnya kekuasaan yang salah tempat dan menghancurkan ada dan akan terus ada,” ujar Eisenhower saat itu.
Sekarang, pesan Eisenhower itu adalah realita operasi militer Amerika yang sedang berlangsung di seluruh dunia.
Perang itu mahal, terutama bagi warga sipil, kontraktor keamanan swasta dan pertahanan – organ-organ penting dari aparatus militer hari ini.
“Sekarang ini di tanah Afghanistan AS memiliki 140,000 orang yang disebut kontraktor,” ujar Jeremy Scahill, jurnalis investigatif dan penulis, memperkirakan. “Banyak dari mereka adalah tentara bayaran Departemen Pertahanan. Departemen Luar Negeri memiliki 14,000 lainnya. Dalam masa kepresidenannya Obama telah melipatgandakan jumlah kontraktor bersenjata di Afghanistan. Jadi, apa yang kita lihat sekarang adalah outsourcing perang yang radikal,” ujar Scahill.
Untuk mengubah angka menjadi perspektif, catatan pemerintah menunjukkan bahwa hampir 70% dari anggaran militer dibelanjakan untuk kontraktor. Perusahaan multinasional seperti Boeing Company, Raytheon Company, dan NorthRup Grumman Corporation, menghasilkan banyak uang dari perang.
“Seluruh sistem adalah kecanduan AS terhadap perang yang diprivatisasi,” ujar Scahill.
Privatisasi perang mendorong para pemrotes menuntut Kongres meloloskan “Stop Outsourcing Security Act”, rancangan undang-undang yang akan mengurangi drastis penggunaan perusahaan kontraktor di zona perang.
Aktivis antiperang tampaknya melawan sebuah kekuatan yang tak terkalahkan, namun masyarakat berharap bahwa dengan memegang ajaran publik, peringatan yang diserukan oleh Eisenhower di hari terakhirnya menjabat sebagai presiden pada akhirnya akan dipertimbangkan oleh para politisi dan pejabat Pentagon.(SuaraMedia)