konspirasi.com,- Bahkan untuk peralatan fitalnya-pun serba “hibah” dan pinjam, teknologi pinjam, konsultan pun pinjam, dan nampaknya pemerintah tidak pernah mengupayakan sungguh-sungguh pembangunan karakter bangsa secara lebih operasional dan mandiri.
Pagi-pagi benar orang-orang sebagsa bangun pagi, minum kopi, merokok, makan kacang, bayar pajak, pergi kencan, pacaran, nonton sinetron dan jalan-jalan di mall dengan satu kepercayaan tunggal: telah ada presiden (bukan pesinden), puluhan menteri, ribuan tentara gagah perkasa, seabrek intel dan ratusan departemen dan lembaga yang bangun dan mimpinya semata memikirkan kehormatan dan kehebatan bangsa, martabat, kemandirian dan air muka tuan-tuan dan nyonya di seluruh negeri.
Dan kali ini saya janji tak akan merusak istirahat Anda di hari Minggu bersama keluarga dengan keluh kesah, sumpah serapah dan menyoal banyak error dan konspirasi besar lainnya di negeri ini. Sebab kali ini saya punya sebuah cerita yang lain tentang peradilan dan HAM di negeri ini.
Jika berita dari Rakyat Merdeka Online ini benar dan bisa dipercaya, maka ini semakin menambah panjang mimpi buruk bagi hukum dan HAM Indonesia. Jum’at, 20 Januari 2012 berita bernada dering merdu melaporkan jika “47 Advokat Asing Sudah Berkantor Di Indonesia“. Setidaknya ada 47 advokat asing yang terdata di Kemenkumham yang berasal dari 10 negara seperti Amerika Serikat, Australia, Jepang, Kanada, Belanda, Inggris, Selandia Baru, Korea,Filipina dan Malaysia. Advokat asal Australia sebanyak 15 orang, AS 11 orang, Inggris enam orang, Jepang empat orang dan Malaysia tiga orang, sementara Belanda, Filipina dan Kanada masing-masing menyumbang dua orang. Untuk Selandia Baru dan Korea masing-masing satu advokat. Rakyat Merdeka
Malangnya, inilah yang merobek empedu dan meneteskan darah anak sebangsa yang menyimpan harapan besar pada hukum dan HAM Indonesia. Sebab sebelumnya, sebuah penjelasan di situs USAID menyebutkan kerjasama dengan Mahkamah Agung terangkum dalam Change for Justice, proyek hibah US$ 20 juta – rentang Mei 2009 - Mei 2014 – untuk peningkatan kinerja dan akutabilitas sistem peradilan Indonesia.
Sebuah program bersepupuan dengan Educating and Equipping Tomorrow’s Justice Reformers (E2J).
Kedatangan Advokat asing maupun USAID bertujuan untuk merancang, memonitor, mengawasi dan memberi ‘keahlian khusus’ selama pelaksanaan proyek.
Yang jelas, kehadiran Chemonics dan 47 advokat asing di bidang hukum semestinya membuka mata pejabat Mahkamah Agung dan Kementerian Hukum dan HAM. Sebab pengadilan dan HAM adalah pilar suci kehidupan bernegara yang haram dari campur tangan pihak swasta — apalagi swasta asing.
Sebab dua program “pelatihan” di sektor peradilan itu, oleh tenaga asing sebenarnya dalam rangka sedang menyusun ulang cetak biru cetak biru sistem peradilan dan pendidikan hukum di Indonesia.
Kekonyolan pemerintah nampaknya belum berhenti sampai disitu, sebab KPK dan kepolisian juga digenggam oleh tangan-tangan asing. Dalam sebuah berita bilang, Amerika Serikat dlam hal ini FBI terlibat ‘membantu’ polisi dan KPK dalam penangangan kasus-kasus dan penyidikan dugaan korupsi atas tokoh-tokoh publik, termasuk pejabat negara. Bantuan mencakup peningkatan kadar otak dan keterampilan personel polisi dan staf KPK. Bahan penataran termasuk teknik-teknik pengintaian, penelusuran rekening dan aset. Amerika juga disebut-sebut “menitipkan” sejumlah alat yang digadang-gadang bakal membuat polisi dan staf KPK bisa menang langkah dari penjahat – siapapun mereka.
Senyum KPK mengembang sumringah. Busro Muqaddas waktu itu bilang FBI adalah “sumber inspirasi”, seolah lembaga itu adalah perwujudan dari mata air kecemerlangan langit yang tinggi.
Anak kecil juga tahu kalau investigasi selalu susah. Tapi bahkan jika esok langit runtuh, itu tetap haram jadi dalih bagi polisi dan KPK untuk sedikit-sedikit berpaling ke FBI dan membiarkan uang pajak rakyat menjadi tak berharga menggaji besar mereka.
Toh bukankah polisi dan KPK sudah belajar banyak dari kerjasama dan kedekatan dengan FBI dalam empat tahun terakhir? Apalagi yang kurang?
Dan mungkin untuk pertama kalinya dalam sejarah republik, agen-agen Amerika bisa “mengontrak” ruangan di pusat pendidikan intelejen polisi dan selama di situ mereka mengampu pelatihan ini itu seputar intelejen dan terorisme. Dibantu penerjemah, agen-agen itu leluasa bertatap muka, makan, minum dan foto-foto bersama polisi-polisi muda yang sehari-harinya justru menyembunyikan profesinya di hadapan orang banyak; masyarakat yang dari pajaknya lah mereka bisa gajian setiap bulan.
Tapi sekali lagi, ada sesuatu error dari Jakarta hari-hari ini, sebab ranah penting hukum dan peradilan yang selama ini memang belum berfungsi menegakkan harga diri bangsa mengapa untuk cetak biru sistem peradilan harus mengadopsi dari pihak asing? Sebuah contoh betapa kepercayaan diri bangsa ini amatlah rendah.
Sebuah kecurigaan yang berdasar, mengingat sebagai bangsa, kita tidak saja bergantung pada luar dan ‘hibah’ asing dalam membangun negeri ini. Bahkan untuk peralatan fitalnya-pun serba “hibah” dan pinjam, teknologi pinjam, konsultan pun pinjam, dan nampaknya pemerintah tidak pernah mengupayakan sungguh-sungguh pembangunan karakter bangsa secara lebih operasional dan mandiri.
Ironis, sebab lembaga peradilan dan HAM bahkan sampai mengharapkan bantuan “alat pelacak”, seolah negeri ini tak punya uang untuk menjaga maruwah aparat hukum sendiri. [Islam Times/on/K-014]
