Een Nuraeni, anak Ruyati, TKI yang dihukum pancung pemerintah Arab Saudi ikut mengutuk keras pemberian gelar Doktor Kemanusiaan dan Ilmu Pengetahuan Teknologi kepada Raja Abdullah dari Arab Saudi oleh Universitas Indonesia. Menurutnya, pemberian gelar tersebut telah menyakiti perasaan seluruh bangsa Indonesia. "Saya enggak ikhlas. Gelar itu sama saja mengakui pemancungan. Biadab," ujarnya seraya menangis ketika dijumpai wartawan di gedung DPR, Jumat, 26 Agustus 2011.
Ahad, 21 Agustus 2011 lalu, Rektor UI Gumilar Rosliwa Somantri menyerahkan secara langsung gelar tersebut kepada Raja Abdullah di Istana Al Safa, Saudi. Raja Abdullah dinilai pantas menerima gelar Doctor Honoris Causa itu atas perhatiannya pada perkembangan kemanusiaan dan iptek serta menjadikan Saudi sebagai pusat peradaban Islam moderat.
Penganugerahan gelar tersebut dilakukan langsung dalam satu upacara yang diadakan di Istana Al-Safa, Arab Saudi. Acara tersebut dihadiri para ulama internasional, beberapa menteri Arab Saudi, para pimpinan lembaga tinggi Arab Saudi, dan para gubernur.
Pemberian gelar ini sendiri dikecam berbagai pihak. Alasannya, pemberian gelar itu tak sejalan dengan kenyataan masih banyaknya tenaga kerja Indonesia yang dipekerjakan secara tidak manusiawi bahkan dihukum pancung di sana.
Een yang didampingi sejumlah aktivis tenaga kerja dan juga civitas akademika menangis karena mengenang ibunya yang dipancung beberapa bulan lalu. Sontak, hal ini mengundang emosi sejumlah pembicara lainnya. Guru Besar Sosiologi Universitas Indonesia Thamrin Amal Tamagola juga mengutuk keras tindakan rektor tersebut. Menurutnya, pemberian gelar ini dilakukan tanpa sepengetahuan civitas akademika UI.
Selain itu, ia mensinyalir ada penyalahgunaan fasilitas dalam pemberian gelar yang dilakukan di Arab Saudi ini. "Menurut kabar, ada 23 orang datang ke sana, 4 orang dibiayai Arab, dan sisanya dibiayai UI sendiri," ujarnya. "Kalau mereka ke sana sambil melaksanakan umrah, itu sama saja korupsi karena menggunakan fasilitas dari UI untuk kepentingan pribadinya," ujarnya. Ia pun meminta Komisi Ketenagakerjaan DPR untuk memproses masalah ini.(tempo)
