"Amerika Serikat bersama rakyat Libya dan akan tetap mengiringi perjalanan mereka menuju demokrasi hakiki."
Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Hillary Clinton, Kamis (1/9) akan terbang ke Paris untuk mengikuti sidang "kelompok kontak" membahas masalah Libya di tingkat pejabat tinggi negara-negara anggota.
Kelompok kontak itu mencakup sejumlah negara anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) yang dalam beberapa bulan terakhir terlibat operasi militer di Libya.
IRNA melaporkan, Barat berupaya menguasai Libya setelah lengsernya diktator Libya, Muammar Gaddafi. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat, Victoria Nuland mengatakan, "Sidang Paris bertujuan mengkoordinasi kebijakan dalam memberikan dukungan finansial dan politik Dewan Transisi Nasional Libya, dan pokok pembahasannya berkaitan dengan hasil-hasil sidang sebelumnya yang digelar Kamis pekan lalu diIstanbul, Turki."
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat mengatakan, "Transisi negara Libya menuju sistem demokrasi, adalah tanggung jawab pemimpin mendatang negara itu dan tentunya dengan koordinasi Dewan Transisi Nasional dengan masyarakat internasional.
Tanpa menyinggung bahwa sebelum gerakan revolusi rakyat Libya, para pemimpin Amerika merupakan pendukung rezim Gaddafi dan bahwa hingga saat ini, Washington tidak bersedia mencairkan milyaran dolar aset Libya kepada pemerintahan transisi, Nuland mengklaim, "Amerika Serikat bersama rakyat Libya dan akan tetap mengiringi perjalanan mereka menuju demokrasi hakiki."
Menyusul tekanan opini publik, negara-negara Barat khususnya Amerika Serikat berjanji akan mengucurkan bantuan hingga 2,5 milyar USD hingga akhir Agustus dan akan mencairkan seluruh aset Libya sebagai bantuan finansial kepada Dewan Transisi Nasional. (ir/ko)
