Lima bulan sebelum Inggris ikut bergabung dengan Amerika Serikat dalam menginvasi negeri 1001 malam, ternyata Pemerintah Inggris pernah membahas rencana untuk mengeksploitasi minyak Irak dengan perusahaan minyak terbesar di dunia, surat kabar Independent melaporkan pada hari Selasa (19/04).
Mengutip dari berbagai dokumen yang dikatakan diperoleh berdasarkan UU Kebebasan Informasi oleh aktivis kampanye dan penulis Greg Muttitt, surat kabar itu mengatakan sedikitnya ada lima kali pertemuan antara pejabat pemerintah dan perusahaan minyak BP dan Royal Shell Belanda pada bulan Oktober dan November 2002.
"Shell dan BP tidak mampu untuk tidak memiliki saham dalam (Irak) demi masa depan jangka panjang mereka," Edward Chaplin, mantan direktur Kantor Luar Negeri Timur Tengah sebagaimana dikutip setelah pertemuan dengan kelompok minyak pada bulan Oktober 2002.
"Kami bertekad untuk mendapatkan sedikit tindakan yang adil bagi perusahaan Inggris di Irak pasca-Saddam," katanya, menurut rapat yang tidak dapat diverifikasi secara independen.
Sebulan kemudian, Kementerian Luar Negeri mengundang BP lagi untuk membahas peluang di Irak "pasca perubahan rezim", kata surat kabar tersebut.
"BP sangat ingin untuk dapat masuk ke sana dan cemas seandainya kesepakatan politik menolak memberikan mereka kesempatan," surat kabar itu mengutip risalah rapat.
BP khawatir bahwa jika Washington mengizinkan kontak TotalFinaElf's yang telah ada dengan Saddam Hussein untuk berdiri setelah invasi itu akan membuat konglomerat Perancis itu menjadi perusahaan minyak terkemuka di dunia. BP mengatakan kepada Pemerintah mereka bersedia untuk mengambil "risiko besar" untuk mendapatkan bagian dari cadangan minyak Irak, yang merupakan terbesar kedua di dunia.
Keputusan Mantan Perdana Menteri Tony Blair mendukung invasi 2003 yang dipimpin oleh AS adalah yang paling kontroversial dalam posisinya sebagai perdana menteri selama 10 tahun.
Hal ini menyebabkan perpecahan internal, protes besar di dalam negeri dan tuduhan bahwa ia menipu orang Inggris atas alasannya untuk perang ketika senjata pemusnah massal tidak ditemukan.
BP mengatakan kepada Kementerian Luar Negeri bahwa Irak dulunya "lebih penting daripada apa pun yang telah kita lihat dalam waktu yang lama," kata surat kabar tersebut.
Menteri perdagangan pada saat itu Elizabeth Symons meyakinkan kelompok minyak tersebut bahwa pemerintah percaya perusahaan-perusahaan energi Inggris harus diberikan bagian dari minyak dan cadangan gas Irak, mengingat komitmen Blair untuk rencana AS.
"Baroness Symons setuju bahwa akan sulit untuk membenarkan perusahaan Inggris kalah di Irak dengan cara bahwa jika Inggris sendiri menjadi pendukung mencolok dari pemerintah AS selama krisis," surat kabar itu mengutip risalah pertemuan dengan BP, Shell dan BG Group.
Seorang juru bicara di Kementerian Luar Negeri tidak memiliki komentar untuk itu. BP, Shell, dan BG Group tidak segera dapat dihubungi untuk konfirmasi.
Pekan lalu, Irak menaikkan produksi minyak ke level tertinggi selama hampir satu dekade, 2,7 juta barel per hari, dilihat sebagai hal penting pada saat wilayah regionalnya sedang rapuh dan hilangnya output dari Libya. Banyak penentang perang menduga bahwa salah satu ambisi utama Washington dalam menyerang Irak adalah untuk mengamankan sumber minyak murah dan banyak.
Muttitt, yang bukunya Fuel on Fire diterbitkan minggu depan, mengatakan: "Sebelum perang, Pemerintah bersikeras menunjukan bahwa mereka tidak punya minat pada minyak Irak Dokumen-dokumen ini menyediakan bukti yang memberikan kebohongan akan klaim tersebut.
"Kita melihat bahwa minyak nyatanya salah satu pertimbangan strategis pemerintah yang paling penting dan diam-diam pemerintah berkolusi dengan perusahaan-perusahaan minyak untuk memberikan mereka akses ke hadiah besar itu." (SMcom)
Artikel Terkait
- Reviewer: Asih -
ItemReviewed: Inggris Bahas Eksploitasi Minyak Sebelum Menginvasi Irak
Deskripsi:
Lima bulan sebelum Inggris ikut bergabung dengan Amerika Serikat dalam menginvasi negeri 1001 malam, ternyata Pemerintah Inggris pernah memb...
Rating: 4.5
