Pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono - Boediono berjanji akan merampungkan sejumlah proyek-proyek besar sebelum pemerintahannya berakhir pada 2014.
"Proyek-proyek ini ditarget sampai 2014," kata Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto.
Menurut Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Bappenas, Deddy S Priatna, jumlah proyek besar itu cukup banyak. Tak hanya di Jawa, kata Deddy, sederet proyek besar itu mencakup darat, perhubungan laut, udara, penyeberangan dan kereta api.
"Oktober ditetapkan prioritas sampai 2014. Baru kemudian bicara anggaran yang disediakan," kata Deddy.
Karena ini merupakan proyek-proyek raksasa, maka dana yang dibutuhkan juga sangat besar. Karena itu, Djoko menekankan pendanaan tidak bisa dibiayai pemerintah sendiri. Semua proyek masuk kategori multi years dan umumnya mendapat dukungan dari swasta. "Dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara hanya sebagai stimulan."
Berbeda dengan pemerintah Soekarno yang membangun proyek "mercusuar" yang menjadi ikon Indonesia, seperti Gelora Bung Karno dan Monumen Nasional.
Sedangkan, pemerintah SBY-Boediono lebih memilih membangun proyek-proyek infrastruktur untuk mendorong kegiatan dan pertumbuhan ekonomi. Berikut ini proyek-proyek yang dijanjikan tuntas sebelum 2014.
1. Jalan Tol Trans Jawa
Jalan tol Trans Jawa merupakan jalan tol terpanjang di Indonesia. Panjangnya 650 kilometer menghubungkan kota-kota besar di Pulau Jawa. Dana yang dibutuhkan tidak main-main, puluhan triliun rupiah. Bayangkan, untuk membebaskan lahannya saja membutuhkan duit Rp5 triliun. Sebagian ruas sudah selesai seperti Tol Kanci-Pejagan di Cirebon, sebagian sedang dibangun dan dibebaskan lahannya. Jika jalan tol ini selesai, dipastikan bakal mendorong kegiatan dan pertumbuhan ekonomi Pulau Jawa.
2. Jalan Tol Jabodetabek
Jalan tol Jabodetabek ini mencakup jalan tol di lingkungan Jakarta dan sekitarnya. Pemerintah tengah menuntaskan pembangunan jalan tol dalam kota Jakarta, jalan tol lingkar luar Jakarta tahap II, jalan tol lingkar luar Bogor, serta jalan tol akses ke pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta.
3. Perluasan Pelabuhan
Agenda besar mengembangkan sejumlah pelabuhan, salah satunya pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara menjadi pelabuhan bertaraf internasional. Dengan demikian, Priok bisa menampung kapal berkapasitas besar dari 3.000 teus menjadi 5.000 teus. Untuk itu, Priok akan melakukan reklamasi besar-besaran karena membutuhkan lahan 270 hektare. Total investasi itu diperkirakan mencapai Rp22 triliun.
4. Jalan Lintas Pulau
Selain jalan tol, pemerintah SBY menjanjikan akan membangun jalan lintas Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur hingga Papua. Totalnya sepanjang total 19.370 kilometer pada 2014.
5. Pembangkit Listrik 10.000 Megawatt Tahap II
Pembangunan pembangkit listrik tahap II juga merupakan salah satu agenda pemerintah SBY setelah membangun Pembangkit Listrik Tahap I. Sebagian dari proyek pembangkit listrik tersebut akan mengandalkan sumber energi batu bara.
6. Mass Rapit Transit (MRT)
MRT Jakarta merupakan salah satu agenda besar angkutan transportasi massal. Ini sebenarnya sudah dibahas sejak 1985, namun mulai ada titik terang pada 2005, pada masa kabinet SBY tahap pertama. Meski sudah mulai digarap, namun proyek raksasa ini tidak akan tuntas 2014. Diperkirakan baru bisa terwujud 2016. Dana yang dibutuhkan sebesar Rp16 triliun dengan pinjaman dari Jepang, serta mengandalkan anggaran dari Pemda DKI Jakarta dan pemerintah pusat.
Sebelumnya, Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) diminta untuk tetap melanjutkan proyek pembangkitan listrik tenaga surya (solar home system/SHS) 2010, guna mengalirkan listrik pada masyarakat di wilayah pedesaan.
"Energi berkeadilan harus menjadi prioritas utama KESDM karena saat ini masih banyak rakyat pedesaan yang membutuhkan listrik. Jangan sampai karena adanya persoalan di tubuh Dirjen Listrik yang menjadi tersangka oleh KPK menjadikan program ini terhenti," ujar Ketua Komunitas Hemat Energi Indonesia, Ismet Rauf di Jakarta.
Program ini terhenti, akibat KPK telah menetapkan tersangka kepada dirjen dan pimpinan proyek pada pekerjaan tahun 2007, 2008 dan 2009 sehingga semuanya menjadi takut untuk melanjutkannya.
Padahal tingkat elektrifikasi listrik terpasang di Indonesia baru sebesar 66 persen, sehingga masih ada sekitar 34 persen lagi masyarakat yang tinggal di desa-desa terpencil belum menikmati listrik, katanya.
Dengan adanya program proyek solar home ini lanjut Ismet, kekurangan listrik di pedesaan lambat laun bisa dikikis. Termasuk juga dengan mensosialisasikan penggunaan lampu hemat energi akan menguntungkan semua pihak, baik PLN selaku produsen maupun masyarakat bisa hemat biaya bahkan kelebihan kapasitas listrik yang ada bisa disalurkan ke tempat lainnya, sehingga desa-desa pun bisa terjamah listrik.
"Proyek ini harus tetap berlangsung karena manfaatnya sangat dibutuhkan rakyat pedesaan dan saya harap pimpinan proyek tidak perlu kuatir dalam menjalankan program ini selama sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku," tegasnya.
Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Darwin Zahedy Saleh, mengatakan pihaknya secara hati-hati mempertimbangkan pelaksanaan program tersebut baik dari segi administrasi dan koridor perundang-undangan yang berlaku serta mengkoordinasikannya dengan Kemenko Perekonomian dan BPKP.
Dikatakan, program proyek solar home system yang sesuai dengan Inpres No 1 tahun 2010 tentang percepatan pelaksanaan prioritas pembangunan nasional tahun 2010, merupakan salah satu program prioritas Kementerian ESDM.
Kementerian ESDM telah melaksanakan 25 target program prioritas. Namun, dua target program prioritas di antaranya mendapatkan penilaian mengecewakan yaitu pemasangan PLTS 50 WP tersebar di 32 provinsi dengan total kapasitas 3,55 MW dan pembangunan PLTMH dengan kapasitas 1,53 MW. (Suaramedia.com)
