Kementerian Dalam Negeri Tunisia dalam sebuah pernyataannya menyebutkan bahwa kedua lembaga itu terkenal karena pelanggarannya terhadap hak asasi manusia di masa pemerintahan Zine El Abidine Ben Ali.
Dalam statemen itu disebutkan, "Langkah-langkah praktis terdapat pada keharmonisan dengan nilai-nilai revolusi, dalam kecenderungan menghormati hukum, dalam kata dan sikap, dan menyebarluaskan nuansa kepercayaan dan transparansi dalam hubungan antara badan keamanan dan warga."
Pembubaran dua lembaga keamanan itu dilakukan beberapa jam setelah Perdana Menteri interim Tunisia, Beji Caid Essebsi mengumumkan bahwa pemerintahan interim baru telah terbebaskan dari elemen rezim Ben Ali.
Pemerintah interim baru itu beranggotakan 22 pejabat termasuk lima menteri baru dan dua menteri perempuan.
Penyingkiran pejabat era rezim Ben Ali merupakan tuntutan utama rakyat Tunisia yang terus berunjuk rasa bahkan setelah jatuhnya rezim Ben Ali pada bulan Januari lalu. Rakyat revolusioner Tunisia khawatir revolusi mereka dapat dibajak oleh politisi yang tetap loyal terhadap kebijakan rezim Ben Ali.
Perjuangan rakyat Tunisia dalam menggulingkan Ben Ali setelah kekuasaannya selama 23 tahun di negara ini, memicu munculnya gerakan serupa di sejumlah negara Afrika Utara dan Timur Tengah. Dampak dari revolusi Tunisia adalah runtuhnya rezim diktator Hosni Mubarak di Mesir.
(IRIB/MZ)
