Sekitar 3.000 intelektual Yahudi pro-Israel di Eropa menandatangani petisi yang isinya menyerukan rezim Israel untuk menghentikan pembangunan pemukiman Yahudi di Tepi Barat, termasuk di Yerusalem. Petisi itu diserahkan dalam pertemuan dengan Parlemen Eropa di Brussel pada Senin (3/5).
Kelompok itu juga mendesak Uni Eropa agar menekan Israel untuk menghentikan penjajahannya di wilayah Yudea dan Samaria serta menandatangani perjanjian damai dengan Palestina atas dasar ide solusi dua-negara.
Dalam petisinya, kaum intelektual Yahudi Eropa menilai bahwa kebijakan Israel membangun pemukiman Yahudi secara ilegal di Tepi Barat dan Yerusalem adalah kebijakan yang salah baik secara moral maupun politik dan akan makin melemahkan posisi Israel yang saat ini makin memburuk di mata dunia internasional. Selain itu, kebijakan pembangunan pemukiman dan penjajahan juga makin menempatkan posisi Israel dalam bahaya yang lebih besar, baik dari musuh-musuh Israel di dalam maupun dari luar Israel.
Seorang intelektual Yahudi dan analis politik asal Israel, Michael Warschawski menyatakan, petisi ini merupakan perubahan positif dari kelompok yang selama ini dikenal mendukung Israel. "Kita harus melihat masalah ini dengan dua cara. Pertama dan yang terpenting adalah fakta bahwa kelompok intelektual Yahudi pro-Israel mengambil sikap yang sangat kritis terhadap kebijakan-kebijakan rezim Israel, dan hal ini merupakan sikap yang tidak biasa tapi positif," kata Warschawski.
"Di sisi lain, sikap kami jelas dan kami menegaskannya dalam petisi kami, bahwa motivasi kami bukan berdasarkan hukum internasional atau bukan karena membela hak-hak dasar rakyat Palestina, tapi karena apa yang mereka yakini sebagai kepentingan negara Israel," sambung Warschawski.
Jadi petisi itu dibuat karena kaum intelektual Yahudi Eropa itu merasa sebagai "sahabat" Israel dan sebagai teman, mereka wajib mengingatkan Israel jika melakukan tindakan yang salah. Saat ini, ada sekitar 470.000 pemukim Yahudi yang tinggal di pemukiman-pemukiman Israel di Tepi Barat dan Al-Quds. Semua pemukiman itu, berdasarkan hukum internasional dinyatakan sebagai pemukiman ilegal karena dibangun di atas wilayah Palestina.
Kelompok intelektual Yahudi Eropa itu mendukung solusi dua-negara untuk menyelesaikan konflik Israel-Palestina. Mereka berpandangan, jika solusi itu tidak tercapai, Israel hanya punya dua pilihan; menjadi satu negara dengan mayoritas orang Yahudi atau rezim Israel akan menjadi aib bagi Israel sendiri dan akan mengalami konflik berkepanjangan. Dua pilihan itu, menurut para intelektual Yahudi itu, merupakan ancaman yang nyata bagi eksistensi Israel.